Kamis, 23 Mei 2019
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
DPD KNTI Kepri Minta Pemerintah Berikan Perhatian pada Nelayan Kecil
Minggu, 10-03-2019 - 14:15:00 WIB | Dibaca: 1512
Foto: Medialaskar/Alias
TERKAIT:
 
  • DPD KNTI Kepri Minta Pemerintah Berikan Perhatian pada Nelayan Kecil
  •  

    Kepri, Medialaskar.com – Dalam rangka membahas mata pencaharian nelayan yang ada di pesisir Bintan dan Tanjungpinang, Perwakilan Nelayan Pesisir yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berencana akan mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (11/3/2019) esok.

    Hal itu disampaikan Ketua DPD KNTI Provinsi Kepri, Buyung Adly menjawab Medialaskar.com, Minggu (10/3/2019) di Tanjungpinang.

    Dalam pertemuan tersebut, KNTI akan mendesak pemerintah untuk mencari jalan keluar agar mata pencaharian nelayan kecil tidak terancam yang mengakibatkan nasib mereka kian terpuruk oleh berbagai permasalahan.

    “Saya selaku Ketua Nelayan Bintan Tanjungpinang meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan nelayan kecil dalam menghadapi situasi perekonomian yang sangat memprihatinkan,” kata Buyung.

    Buyung menilai, tidak ada skema perlindungan dan pemberdayaan dari  pemerintah terhadap nelayan yang mengakibatkan nelayan kecil dan tradisional tidak mendapatkan manfaat apapun dari adanya kegiatan pendalaman alur yang dilakukan PT BAI dan pembangunan jalan lingkar pinggir laut Kota Tanjungpinang.

    Ketua DPD KNTI Kepri ini menambahkan, pihaknya akan terus upaya membantu nelayan kecil yang ada daerah ini. “Masalah inilah yang mau dibahas hari Senin esok antara Pemprov Kepri dengan perwakilan nelayan di Bintan da Tanjungpinang,” sambung Buyung.

    Perlindungan kepada nelayan kecil, tambahnya, harus segera diberi kepastian antara lain terhadap pemenuhan hak atas  nelayan pesisir, karena situasi lingkungan  yang dilakukan PT BAI sangat merugikan nelayan kecil.

    Buyung Adli juga menyinggung, sesuai UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) wajib memberikan kesejahteraan kepada nelayan.

    **red/alias



     
    Berita Lainnya :
  • DPD KNTI Kepri Minta Pemerintah Berikan Perhatian pada Nelayan Kecil
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    03 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
    06 Rokok Berbagai Merek Tanpa Label Resmi Beredar di Kota Tanjungpinang
    07 Tanpa Pengawasan, Puluhan Kardus Rokok Diduga Ilegal Dibongkar di Jalan Coastal Area
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved