Selasa, 10 Desember 2019
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
Plt Gubernur Kepri Hadiri Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara
Selasa, 06-08-2019 - 21:15:00 WIB | Dibaca: 4984
Foto: Medialaskar/Ist
TERKAIT:
 
  • Plt Gubernur Kepri Hadiri Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara
  •  

    Jakarta, Medialaskar.com - Seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, Panglima Kodam (Pangdam), Komandan Korem (Danrem), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Komandan Kodim (Dandim) dan Kepala Polisi Resort Kota (Kapolresta) se-Indonesia mendapatkan arahan dari Presiden RI Joko Widodo dalam forum Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

    Plt. Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Isdianto juga turut hadir dalam acara yang berlangsung tertutup di istana kepresidenan ini ditemani kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepri, Nilwan.

    Usai mendengarkan arahan Presiden, kepada wartawan Isdianto mengatakan, jika dalam kesempatan ini seluruh kepala daerah diimbau untuk menjaga daerahnya masing-masing dari aksi pembakaran hutan.

    “Jangan ada lagi kebakaran hutan. Pembakaran dan penebangan hutan harus dicegah. Aturan dan hukumannya sudah jelas. Masyarakat jangan ada yang berani main-main dengan aturan yang sudah ada,” kata Isdianto mengulangi arahan Presiden Jokowi.

    “Petugas juga harus rajin turun ke bawah dan lahan-lahan yang dianggap rawan harus dijaga agar jangan sampai terjadi kebajaran hutan. Jika mendapati api sekecil apapun, segera matikan. Itulah arahan presiden tadi,” sambung Isdianto.

    Adik mendiang H. Muhammad Sani ini melanjutkan, kebakaran hutan dan lahan akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Tidak hanya musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkan menjadi hal yang merusak kehidupan.

    Pembakaran hutan atau lahan juga merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh semua pihak. Dan salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin.

    Adapun undang-undang yang dimaksud Isdianto adalah UU nomor 41 tahun 1999 tentang Hutan, yang menyebutkan dalam pasal 50 ayat 3 huruf d ‘bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Dan dilanjutkan dengan pasal 78 ayat 3 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 lima tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

    Sedangkan di pasal 78 ayat 4 disebutkan, barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.

    “Alhamdulillah di Kepulauan Riau jarang sekali terjadi pembakaran hutan yang hingga berdampak luas. Kalaupun ada hanya dalam skala kecil dan bisa segera diatasi. Dan dengan arahan Presiden ini tentu kita selaku pemerintah daerah akan lebih berjaga-jaga. Kita jaga hutan untuk generasi yang akan datang,” ujar Isdianto.

    **red/alias



     
    Berita Lainnya :
  • Plt Gubernur Kepri Hadiri Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    03 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    04 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    05 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    06 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
    07 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Aparat Terkait Tutup Mata?
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved