Senin, 30 November 2020
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
Demo Tolak Omnibus Law, Buruh Mulai Bergerak Kepung DPR
Senin, 09-11-2020 - 10:28:32 WIB | Dibaca: 1317
TERKAIT:
 
  • Demo Tolak Omnibus Law, Buruh Mulai Bergerak Kepung DPR
  •  

    Jakarta, Medialaskar.com- Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menggelar aksi unjuk rasa tolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

    Aksi digelar untuk mengiringi pengajuan permohonan tinjauan legislatif (legislative review) terhadap UU Cipta Kerja. Permohonan akan diajukan oleh perwakilan buruh di sela-sela aksi.

    "Menuntut dibatalkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislative review dan kenaikan upah minimum 2021," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11) malam.

    Demonstrasi rencananya dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. KSPI menaksir ada seribu orang buruh yang akan bergabung dalam aksi kali ini.

    KSPI tidak sendirian turun ke jalan. Mereka akan bergabung dengan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani (KSPSI AGN).

    Aksi unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari aksi mereka pada Senin (2/11) di kawasan Patung Arjunawiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kala itu, KSPI dan KSPSI AGN mengantarkan surat kepada Mahkamah Konstistusi (MK) sebagai pengingat akan tuntutan buruh.

    Malam harinya, Presiden Jokowi menandatangani UU Cipta Kerja. Perwakilan dua serikat buruh itu pun langsung mengajukan permohonan tinjauan yudikatif (judicial review) pada Selasa (3/11).

    Selain mengajukan permohonan tinjauan legislatif dan yudikatif, KSPI dan KSPSI AGN juga bersiap menempuh mogok kerja. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut 5 juta buruh akan mogok selama dua pekan jika UU Cipta Kerja tak dibatalkan.

    "Di seluruh Indonesia lima ribu pabrik. KSPI lima ribu pabrik. Kita instruksikan dua Minggu nanti, tunggu instruksinya," kata Iqbal dalam demonstrasi di Senin (2/11) di kawasan Patung Arjunawiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    Pada Jumat (6/11), Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) juga resmi mendaftarkan gugatan judicial review ke MK. Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban mengatakan permohonan gugatan meliputi uji formil dan materiil.

    "Kami sudah mengajukan permohonan formil dan materiil ya. Ada 25 pasal di materiilnya yang kami gugat," kata Elly Rosita Silaban saat dihubungi CNNIndonesia.com.

    **



     
    Berita Lainnya :
  • Demo Tolak Omnibus Law, Buruh Mulai Bergerak Kepung DPR
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Agar Anda Tahu, Apa Itu Reses Anggota Dewan?
    02 Syahril Topan Maju Pilkada Rekomen PPP, Sekretaris DPD PAN Rohul Bantah ada Perpecahan
    03 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    04 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    05 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    06 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    07 Program Pembinaan Karang Taruna, Wadah Mewujudkan Generasi Muda Berkualitas
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved