Rabu, 15 Juli 2020
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
Fraksi PKS DPR-RI Minta Mendagri Awasi Pejabat Gugus Tugas yang Ikut Pilkada
Kamis , 25-06-2020 - 09:34:34 WIB | Dibaca: 1933

TERKAIT:
 
  • Fraksi PKS DPR-RI Minta Mendagri Awasi Pejabat Gugus Tugas yang Ikut Pilkada
  •  

    Jakarta,Medialaskar.com- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengawasi ketat kepala daerah menjabat kepala gugus tugas Covid-19 yang akan mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2020.

    Mardani khawatir ada oknum petahana yang memanfaatkan jabatan di gugus tugas tersebut untuk pemenangan. Dia merasa hal itu tidak adil untuk kandidat penantang.

    "Saya titip Pak Menteri monitoring para kepala daerah petahana yang maju lagi karena banyak juga yang sekarang menjadi ketua gugus tugas penanganan Covid-19. Positioning ini bisa berdampak juga terhadap electoral incentive-nya," kata Mardani dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Mendagri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6/20).

    Permintaan dari Ketua DPP PKS ini pun langsung direspons Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito menjelaskan sejak awal sengaja memperbolehkan para kepala daerah menjabat kepala gugus tugas untuk memacu kinerja penanganan corona.

    Tito belajar dari pengalaman pemilu di Korea Selatan. Menurut dia para kandidat di sana terpacu untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi pandemi ini.

    Di saat yang sama, kata Tito, cara ini terbukti ampuh menaikkan partisipasi publik. Korea Selatan mencatat rekor partisipasi publik 62,2 persen tahun ini, tertinggi sejak 1992.

    "Itu jadi tidak gampang bagi kepala daerah yang incumbent yang running kembali. Karena itu akan jadi amunisi bagi para kontestannya jika dia gagal," tuturnya dilansir cnnindonesia.com.

    Meski begitu Tito tidak menampik memang ada kerawanan seperti yang dikhawatirkan Mardani. Sebab ada 220 dari 270 daerah yang berpotensi diikuti oleh kandidat petahana pada Pilkada 2020.

    Tito mengatakan membuka diri jika ada fraksi yang hendak mengusulkan pembatasan dalam revisi UU Pilkada. "Kenapa tidak kita akan mengeluarkan aturan supaya kepala gugus tugasnya dialihkan bagi 220 daerah yang maju itu dialihkan kepada pejabat lain," ucapnya.

    **red/rul



     
    Berita Lainnya :
  • Fraksi PKS DPR-RI Minta Mendagri Awasi Pejabat Gugus Tugas yang Ikut Pilkada
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Agar Anda Tahu, Apa Itu Reses Anggota Dewan?
    03 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    06 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    07 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved