Selasa, 18 Februari 2020
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
Zulhas Diperiksa KPK, Bantah Beri Izin Alih Fungsi Hutan PT Palma Satu di Riau
Sabtu, 15-02-2020 - 10:10:12 WIB | Dibaca: 747
TERKAIT:
 
  • Zulhas Diperiksa KPK, Bantah Beri Izin Alih Fungsi Hutan PT Palma Satu di Riau
  •  

    Jakarta,Medialaskar.com- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus ahli fungsi hutan di gedung KPK, Jumat (14/2/20). Zulhas dipanggil KPK terkait dengan izin alih fungsi lahan PT Palma Satu di Provinsi Riau.

    Zulhas mengatakan saat menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2009-2014, Kementerian Kehutanan tidak pernah memberikan izin alih fungsi lahan untuk perusahaan tersebut.

    "Ada beberapa perusahaan dan diajukan ke Kementerian Kehutanan. Sampai ke Kementerian Kehutanan semua ditolak jadi tidak ada satupun yang diberikan alias semua permohonan ditolak," kata Zulhas kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan, dilansir CNN Indonesia.

    Zulhas menegaskan bahwa kegiatan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh PT Palma tak berizin. Ia tegas mengatakan bahwa menolak seluruh permintaan izin kala itu. Diketahui PT Palma Satu merupakan salah satu tersangka korporasi dalam perkara kasus alih fungsi lahan yang terjadi di Riau pada 2014.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka pada 29 April 2019. Mereka terdiri dari per orangan dan korporasi yakni PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 SRT, dan pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma SUD.

    Nama Zulhas menjadi perhatian karena disinggung dalam konstruksi perkara tiga tersangka tersebut. Pada 9 Agustus 2014 Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau saat itu Annas Maamun.

    Dalam surat itu, Menteri Kehutanan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodasi melalui pemerintah daerah.

    **red/rul



     
    Berita Lainnya :
  • Zulhas Diperiksa KPK, Bantah Beri Izin Alih Fungsi Hutan PT Palma Satu di Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    03 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    04 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    05 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    06 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
    07 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Aparat Terkait Tutup Mata?
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved