Kamis, 13 08 2020
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
Pelanggaran China di ZEE Indonesia Natuna, DPR Minta Pemerintah Bawa ke PBB
Senin, 06-01-2020 - 12:01:12 WIB | Dibaca: 4454
TERKAIT:
 
  • Pelanggaran China di ZEE Indonesia Natuna, DPR Minta Pemerintah Bawa ke PBB
  •  

    Jakarta,Medialaskar.com- Anggota dari Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan pemerintah harus membawa masalah kapal-kapal dan klaim China atas perairan Natuna ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Syaifullah menyebut Indonesia kini adalah anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

    "Sebagai anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia mestinya membawa masalah tersebut ke PBB, sebab tidak hanya Indonesia, namun regional ASEAN juga terancam oleh manuver Chin," kata Syaifullah dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Ahad (5/1/20).

    Menurut Syaifullah, langkah diplomasi lewat PBB ini perlu ditempuh, mengingat China merupakan anggota Tetap Dewan Keamanan PBB bersama empat negara lainnya, yaitu Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

    "Indonesia perlu memaksimalkan langkah diplomasi, sambil tetap pengerahan kapal militer untuk menjaga perairan Laut China Selatan (di Natuna)," ujarnya.

    Politikus PPP itu menilai manuver China di wilayah perairan Indonesia merupakan upaya Negeri Tirai Bambu itu untuk menunjukkan kekuatan militernya ke dunia internasional usai kapal perang AS bermanuver di sekitar Kepulauan Spratly, pulau buatan China, dekat Filipina.

    "Ada kesan bahwa manuver China di perairan Natuna merupakan manuver balik China atas kapal selam dan pesawat tempur milik USA di kepulauan buatan China sepekan sebelumnya," tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan RI, terkait polemik perairan Natuna. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

    "Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," kata Jokowi melalui Fadjroel yang disampaikan kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1/20).

    RI telah melayangkan nota protes kepada China terkait kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan mereka memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kementerian Luar Negeri menyatakan telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.

    Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui Sembilan Garis (klaim atas sembilan titik imaginer) China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Retno mengatakan batas wilayah itu merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum

    "Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Retno.

    **red/rul



     
    Berita Lainnya :
  • Pelanggaran China di ZEE Indonesia Natuna, DPR Minta Pemerintah Bawa ke PBB
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Agar Anda Tahu, Apa Itu Reses Anggota Dewan?
    02 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    03 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    06 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    07 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved