Selasa, 20 08 2019
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
PNS Diimbau tak Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, ini Kata KPK RI
Jumat, 10-05-2019 - 11:45:26 WIB | Dibaca: 3311
Mudik lebaran PNS dilarang pakai Mobil Dinas.
TERKAIT:
 
  • PNS Diimbau tak Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, ini Kata KPK RI
  •  

    Jakarta, Medialaskar.com- Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang dikenal Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau tak mempergunakan Mobil Dinas (Mobdin) untuk berlebaran atau mudik. Hal itu, diingatkan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

    "KPK mengimbau kepada pimpinan instansi atau disetiap lembaga negara agar melarang penggunaan fasilitas dinas atas kepentingan pribadi, seperti pada penggunaan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik atau berlebaran," kata Juru Bicara KPK Febri saat memberi keterangan pers, Jumat (10/5/19).

    Febri mengatakan, hal penggunaan fasilitas dinas hanya diperboleh untuk kepentingan kedinasan. Jika itu, digunakan kepentingan pribadi saat Lebaran, hal itu menimbulkan benturan kepentingan yang sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

    KPK juga mengingatkan bagi penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi terkait dari perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah. Apalagi, jika pemberian itu berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau pun tugasnya.

    Menurut Febri, imbauan ini disampaikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo melalui Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi. Surat itu diterbitkan tanggal 8 Mei 2019.

    Surat edaran itu ditujukan kepada pimpinan lembaga, kementerian, kepala daerah, BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan swasta, hingga ke berbagai asosiasi, himpunan, atau gabungan perusahaan di Indonesia.

    "Tindakan pertama yang diharapkan adalah menolak jika ada pihak dipandang memiliki hubungan jabatan ingin memberi gratifikasi," kata Febri dilansir kompas.com.

    Apabila dalam kondisi tidak memungkinkan menolak, seperti pemberian secara tidak langsung, penerimaan itu segera dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan.

    Selain itu, kata Febri, penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan itu mudah rusak atau kedaluwarsa dalam hal waktu singkat, dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke pihak membutuhkan, seperti panti asuhan dan pihak lain yang berhak.

    "Syaratnya pegawai negeri atau penyelenggara negara harus melaporkan terlebih dahulu kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK," kata dia.

    Febri juga mengingatkan agar PNS dan penyelenggara negara tak meminta dana atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) Lebaran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

    **red/rul



     
    Berita Lainnya :
  • PNS Diimbau tak Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, ini Kata KPK RI
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    03 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    06 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
    07 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Aparat Terkait Tutup Mata?
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved