Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN BENGKALIS
DPRD Bengkalis Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Tiga Ranperda Bersama Pemkab
Senin, 09-03-2020 - 17:45:00 WIB | Dibaca: 7504
Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis didampingi Wakil Ketua memimpin Rapat Paripurna Dewan. (Foto: Medialaskar/Adv DPRD Bengkalis)
TERKAIT:
 
  • DPRD Bengkalis Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Tiga Ranperda Bersama Pemkab
  •  

    Bengkalis, medialaskar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Paripurna tentang Perubahan Program Pembentukan Peranturan Daerah (Propempeda) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis Tahun 2020, Senin (9/3/2020) bertempat di ruang rapat Kantor DPRD Bengkalis.

    Rapat dimulai pukul 14.50 WIB yangg dipimpin langsung oleh Ketua DPRD kabupaten Bengkalis, H. Khairul Umam dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Syahrial dan Syaiful Ardi, serta 24 Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H. Bustami HY, SH mewakili Bupati Bengkalis serta pejabat di lingkup Pemkab Bengkalis.

    Dalam sidang paripurna itu dibahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2020 dan Tata tertib DPRD, diantaranya Perubahan Propemperda, Penyampaian Ranperda tentang Tata Ruang Wilayah dan Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang wilayah Kabupaten Bengkalis 2019-2039.

    Ketua DPRD Bengkalis, Khairul Umam mengatakan bahwa berdasarkan keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bengkalis Maret 2020, telah menetapkan jadwal kegiatan rapat paripurna Perubahan Tata Tertib, Perubahan Propemperda dan penyampaian dua Ranperda.



    Selain itu menindak lanjuti surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi Suara Rayat dan Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia tentang perubahan tata tertib DPRD.

    “Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan secara bersama antara DPRD Kabupaten Bengkalis dengan Pemkab Bengkalis melalui rapat kerja dengan bagian hukum Sekda Bengkalis,” ujar Khairul Umam.

    Dikatakannya juga, berdasarkan Surat Bupati Bengkalis nomor 180/HK/2020/32 tanggal 21 Februari 2020 perihal pengajuan usulan Ranperda diluar Propemperda yang telah disahkan pada tanggal 1 Oktober 2019.

    Selanjutnya berdasarkan hasil rapat Bapemperda dengan Dinas PUPR dan Bagian Hukum Setda Bengkalis pada tanggal 3 Maret 2020 dengan hasil keputusan Bapemperda dengan nomor 180/BAPEMPERDA/DPRD/2024 menyetujui usulan pengajuan Ranperda tersebut dimasukan kedalam perubahan Propemperda Kabupaten Bengkalis tahun 2020.

    Dijelaskannya lagi, berdasarkan surat Bupati Bengkalis nomor 180/HK/2020/33 tanggal 24 Februari 2020 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah. Sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Bengkalis nomor 01 Tahun 2019 tentang tatib DPRD Kabupaten Bengkalis pasal 76 huruf (b) mengkoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

    Sementara itu Sekda Kabupaten Bengkalis H. Bustami HY,SH memberikan apresiasi kepada pimpinan DPRD kabupaten bengkalis besertaketua Fraksi dan Ketua komisi dan seluruh anggota DPRD kabupaten bengkalis yang hadir sehingga terbangunnya komunikasi yang baik ditengah dinamika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini.

    Kondisi ini harus kita jaga dan dipupuk agar kedepannya roda pemerintah di Kabupaten Bengkalis yang kita cintai ini dapat berjalan baik serta lancar dan harmonis,dalam pembahasan perubahan Propemperda Kabupaten Bengkalis tahun 2020 papar Bustami.

    Di sampaikan Sekda lagi, Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.



    Melalui propemperda diharapkan pembentukan peraturan daerah dapat terlaksana secara tertib, teratur, tersistimatis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan peraturan daerah.sehingga pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama, dan merupakan  persetujuan untuk penetapan menjadi peraturan daerah sebagaimana yang diagendakan pada sidang paripurna hari ini.

    Dengan ditetapkannya propemperda tersebut menjadi peraturan daerah, maka Silpa dapat digunakan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan secara tidak langsung dapat memacu gerak laju perekonomian daerah kabupaten bengkalis.

    Mengenai Ranperda tentang tata ruang wilayah Kabupaten bengkalis 2020-2040, Sekda menyampaikan bahwa rencana tata ruang wilayah (RTRW) merupakan arahan kebijakan dan strategi pemamfaatan ruang wilayah yang menjadi acuan untuk perencanaan jangka panjang suatu daerah.sesuai undang–undang no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pasal iii ayat (2), mengamanatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemamfaatan ruang wilayah kabupaten dan pengendalian pemamfaatan ruang wilayah Kabupaten.

    Rencana tata ruang wilayah Kabupaten juga harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang melalui peraturan menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN) serta rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD).

    Fungsi RTRW Kabupaten diantaranya, menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), acuan dalam pemamfaatan ruang atau pembangunan wilayah Kabupaten Kota, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Kabupaten, acuan sebagai lokasi investasi dalam wilayah kabupaten kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten dan acuan dalam administrasi pertahanan.

    Selain itu RTRW Kabupaten Bnegkalis pada tahun 2010 telah dilakukan rivew Perda no. 19 tahun 2004 tentang RTRW Kabupaten Bengkalis dan telah mendapat persetujuan substansi (persub) dari menteri pu pada tahun 2012. Namun, dengan adanya peraturan– peraturan baru terkait penyusunan RTRW Kabupaten atau kota dan terbitnya surat keputusan menteri kehutanan serta belum ditetapkannya Perda RTRW Provinsi Riau, maka Kabupaten Bengkalis harus melakukan penyesuaian dengan aturan terbaru dan SK Kehutanan terbaru sambil menunggu Perda RTRW Provinsi Riau.

    “Saat ini pelaksanaan RTRW Kabupaten Bengkalis sedang dalam tahap penyesuaian dengan pedoman terbaru dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten yaitu Permen Atr/Bpn no. 1 tahun 2018 dan sinkronisasi dengan RTRW Provinsi Riau,yang telah ditetapkan menjadi perda no. 10 tahun 2018,” kata Sekda.



    Selain itu Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bengkalis saat ini telah mendapatkan rekomendasi dari badan Informasi dan Geospasial (big) terhadap hasil suvervisi penyusunan peta rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bengkalis dengan nomor rtrw-3/big/git/ptra/1/2020 tahun 2020, dan telah dilakukan pembahasan teknis terhadap Ranperda RTRW Kabupaten Bengkalis oleh kementerian ATR/BPN dan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, yang selanjutnya telah mendapat persetujuan untuk dilakukan rapat lintas sektoral dengan Kementerian ATR/BPN.

    “Dapat kami informasikan juga bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 lalu, Kementerian ATR/BPN memberikan bantuan teknis (bantek) kepada 57 Kabupaten/kota di seluruh indonesia berupa penyusunan dokumen rencana detail tata ruang(RDTR) termasuk Kabupaten Bengkalis, yaitu penyusunan RDTR Rupat dan sekitarnya guna mendorong investasi yang terintegrasi pada sistem online single submission (Oss),” ujar Sekda.

    Sekda juga mengharapkan, demi terwujudnya rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bengkalis yang berkualitas, semua pihak pemangku kepentingan untuk dapat bersatu padu, bekerjasama, saling membantu dalam proses pecepatan penetapan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah(RTRW) dan rencana detail tata ruang (RTDR )online single submission(Oss) sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

    Dalam sidang paripurna ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD kabupaten bengkalis Syahrial, Syaiful Ardi, serta 24 anggota DPRD kabupaten bengkalis dan sejumlah kepala satker dan kepala Bagian di Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

    Paripurna kemudian dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian dua Ranperda Kabupaten Bengkalis.

    **red/abdul hamid/adv dprd bengkalis



     
    Berita Lainnya :
  • DPRD Bengkalis Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Tiga Ranperda Bersama Pemkab
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Agar Anda Tahu, Apa Itu Reses Anggota Dewan?
    03 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    06 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    07 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved