Rabu, 17 Juli 2019
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
ADVERTORIAL DPRD PROVINSI RIAU
Paripurna DPRD Riau Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus LKPj Kepala Daerah, Ini Rekomendasinya...
Senin, 25-03-2019 - 20:10:00 WIB | Dibaca: 2688
Pimpinan rapat Paripurna DPRD Riau menyerahkan rekomendasi hasil kerja Pansus LKPj kepada Wagubri. (Foto: Medialaskar/Rul)
TERKAIT:
 
  • Paripurna DPRD Riau Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus LKPj Kepala Daerah, Ini Rekomendasinya...
  •  

    Pekanbaru, Medialaskar.com - DPRD Riau melalui, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawabanya (LKPj) Kepala Daerah, masa jabatan 2014 - 2019 menggelar Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau, Septina Primawati didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu, dan Sunaryo, Senin (25/3/2019) di Gedung DPRD Riau.

    Paripurna ini, juga tampak dihadir Pemprov oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar. Dikuti,  43 dari 65 anggota DPRD Riau, Forkominda, OPD/SKPD, dan juga tamu undangan lainya. Seusai pembukaan paripurna, dipimpin oleh Septina Primawati ini, mempersilakan pada Pansus LKPj membaca rekomendasinya.

    "DPRD Riau, akhirnya selesaikan pengkajian terhadap LKPj Kepala Daerah, masa jabatan 2014 - 2019. Karena itu Pansus memberikan sejumlah rekomendasi yang diharapkan bisa menjadikannya pedoman oleh kepala daerah yang baru, Rekomendasi, bida ditindaklanjuti 30 hari kedepanya," ungkap Karmila Sari.


    Septina Primawati memimpin rapat Paripurna DPRD Riau

    Hal itu dipaparkannya Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Riau, Karmila Sari pada Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin, 25 Maret 2019, di Jalan Sudirman Pekanbaru. Disebut dia, Pansus memberi sejumlah rekomendasi yang diharapkan bisa menjadi pedoman oleh kepala daerah yang baru, untuk kedepan.

    "Rekomendasi ini dharapkan ditindaklanjuti paling lama 30 hari, setelah Rapat Paripurna ini dilaksanakan," kata Karmila.

    Dikatakanya, adapun rekomendasi dimaksud, diantaranya permasalahan Dana Bagi Hasil (DBH) sering terlambat, dan ini Pansus berharap Pemprov Riau harus dapat menindalanjut semua.

    Artinya, sebut Politisi Golkar ini, mengurangi ketergantungan terhadap pembagianya DBH ini. Dimana Pemprov Riau, harus jeli melihat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi DBH yang sering penyalurannya ini terlambat sehingganya itu bisa mengganggu program pembangunan didaerah Riau.


    Ketua Panitia Khusus LKPj DPRD Riau, Karmila Sari

    Lebih lanjut dikatakanya, ketika penyusunan APBD Riau, didalam hal ini DPRD Riau minta dan harapkan Pemprov bisa memperkirakan estimasi tunda bayar DBH itu yang dilakukan pemerintah pusat."Dengan begitulah mudah-mudahan semua kegiatan sudah disusun itu akan dapat diselesaikan," ujar Karmila.

    Selain itu, Pansus juga minta Pemprov agar berkonsultasi secara terus menerus dengan Pemerintah Pusat, agar potensi tunda bayar tidak terjadi lagi pada tahun ini. Sebab tunda bayar ini merupakan salah satu penghambat kelancaran pembangunan pemerintah untuk keseluruhan daerah di Provinsi Riau ini.

    Tidak hanya permasalah DBH, Pansus LKPj yang dibentuk pada 4 Maret 2019 lalu, minta agar Pemprov bisa lebih cermat menetapkan APBD, dengan mempertimbangkan berbagai asumsi-asumsi yang secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan APBD tersebut. Dan,  itu harus dipergunakan pembangunan.

    Lebih lanjut, Pansus merekomendasikan hal semua program pembangunan yang sempat dilakukan survey anggaran, tapi tertundanya dalam pelaksanaan. Itu semestinya, terlebih dahulu diinventarisir dengan baik. " Ini yang diharapkan segera diterapkan agar kegiatan jadi prioritas ditahun berikut," sebutnya.


    Anggota DPRD Riau mehadiri rapat paripurna dipimpin Septina Primawati

    Selanjutnya, Pansus juga menyoroti potensi perkebunan Riau sangat luas, namun belum bisa dimaksimalkan oleh Pemprov Riau.Oleh karena itu, Pansus juga, merekomendasikan pembentukannya Dinas Perkebunan menjadi dinas tersendiri, agar potensi perkebunan itu bisa ditangani dengan secara khusus.

    "Selain itu, pembentukan Dinas Perkebunan.Pemprov Riau diharapkan membentuk yang program benih dan bibit tanaman unggul itu melalui pengembangan didalam perkebunan  berdasar luas wilayah. Dengan tujuanya bisa terpenuhi sektor perkebunan bermutu. Maka,diharap Pemprov memahami," ujarnya.

    Selain rekomendasi diatas tersebut, Karmila  meminta agar Pemprov serius dalam halnya menindaklanjuti catatan-catatan fraksi yang sudah menjadi satu kesatuan dalam laporan, sehingga APBD ditahun berikutnya lebih baik dari tahun sebelumnya. Sehingganya ini bisa nanti dirasa manfaat oleh masyarakat.

    **red/rul/adv humas dprd riau



     
    Berita Lainnya :
  • Paripurna DPRD Riau Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus LKPj Kepala Daerah, Ini Rekomendasinya...
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    03 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
    06 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Aparat Terkait Tutup Mata?
    07 Rokok Berbagai Merek Tanpa Label Resmi Beredar di Kota Tanjungpinang
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved