Selasa, 19 Maret 2019
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
ADVERTORIAL DPRD PROVINSI RIAU
Bentuk Tim Pansus, DPRD Riau Gelar Paripurna LKPj 2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah 2014-2019
Senin, 04-03-2019 - 17:00:00 WIB | Dibaca: 840
Foto: Medialaskar/DPRD Riau
TERKAIT:
 
  • Bentuk Tim Pansus, DPRD Riau Gelar Paripurna LKPj 2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah 2014-2019
  •  

    Pekanbaru, Medialaskar.com – Pimpinan DPRD Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman didampingi sejawatmya Septina Primawati dan Sunaryo, memimpin Rapat Paripurna DPRD Riau Senin (4/3/2019) siang yang dihadiri Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi mewakil Gubernur Riau.

    Rapat paripurna kali ini beragendakan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dari Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau 2014-2019, sekaligus pembentukan tim Panitia Khusus (Pansus) dengan menunjuk 19 orang dari seluruh fraksi.

    Pada kesempatan tersebut, Sekdaprov Ahmad Hijazi dipersilakan menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi. Terkait hal ini, Ahmad Hijazi menyampaikan Pemprov Riau berterimakasih dan memberi penghargaan yang tinggi atas berbagai bentuk pandangan kritis, pertanyaan, saran, serta masukan yang disampaikan fraksi-fraksi.



    Menurutnya, hal itu merupakan wujud perhatian serta kesungguhan semua pihak untuk lebih menyempurnakan proses pembangunan yang sedang berjalan. Hijazi langsung mulai menjawab pandangan dari fraksi Golkar. Dimana, beberapa waktu lalu fraksi Golkar memberi apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin.

    "Di tengah penambahan penduduk Provinsi Riau, Alhamdulilah kita ini secara konsisten turunkan jumlah, dan persentase penduduk miskin baik perkotaan maupun di perdesaan secara bertahap. Hal ini tentunya merupakan tekad bersama untuk melanjutkan kebijakan tersebut dimasa mendatang," terangnya.

    Sedangkan dalam hal meningkatkan sektor pendapatan, pemerintah merasa sependapat dengan diperlukannya langkah-langkah, dan  inovasi seperti pengelolaa Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim. Hal ini, berguna untuk mendukung program pariwisata dan budaya yang merupakan salah satu sector andalan yang tertuang dalam RPJMD Riau.



    Lebih lanjut, Sekdaprov mengapresiasi perhatian Fraksi PDIP terkait akses dan ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA). "Menyikapi hal inipun Pemprov Riau memandang peningkatan dari jumlah sekolah perlu dilakukan, seiring telah meningkatnya partisipasi sekolah," katanya.

    Soal pemantapan aparatur yang menjadi visi RPJMD 2014-2019, sempat menjadi sorotan fraksi PDIP, dalam hal ini, Hijazi mengatakan pemerintah tetap berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional.

    Setelah menjawab fraksi PDIP, Hijazi lanjut menanggapi pandangan dari Demokrat dan juga PAN. Dimana fraksi PAN sendiri sempat menyebut, bahwa kinerja ekonomi Pemprov Riau masih sangat rendah. Ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Riau 2018 itu, dengan migas yang melemah di angka 2,34 persen.

    "Bahwa pertumbuhan ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya harga migas dan CPO. Namun di sisi lain, PDRB Riau masih menduduki peringkat kelima di Indonesia atau terbaik di luar Pulau Jawa," sebutnya.

    Ia kemudian menjawab sejumlah tanggapan lain, seperti masih banyaknya potensi untuk pendapatan daerah ini belum tergali secara optimal. Terkait ini, terangnya Pemprov akan berupaya menggali sumber pendapatan lain melalui regulasi, teknologi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

    Selanjutnya, Hijazi menjawab tanggapannya dari Fraksi Gerindra Sejahtera berkenaan hal upaya dilakukan meningkatkan PAD, khusus yang bersumber dari Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan dan pendapat lain-lain yang sah. Pemprov, dikatakannya, terus berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada.



    Terakhir, Ahmad Hijazi menjawab tanggapan dari Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan juga Fraksi NasDem-Hanura secara berurutan. Sesudah pembacaan penyampaian jawaban Pemprov Riau itu, Ahmad Hijazi menerangkan, bahwa pandangan yang disampaikan oleh fraksi ini tentunya menjadi masukan positif dalam hal mengisi pembangunan.

    Bentuk Tim Pansus

    Dalam agenda paripurna tersebut juga disikapi pandangan DPRD Riau untuk membentuk Pansus LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019, dengan jumlah 19 orang anggota DPRD Riau terdiri dari unsur perwakilan fraksi.

    Diantaranya, mewakili Fraksi Golkar Supriyati, Karmila Sari, dan Erizal Muluk. Fraksi PDIP dipercaya Makmun Solihin dan Almainis. Dilanjutkan fraksi Demokrat Nasril dan Eddy A Mohd Yatim. Fraksi PAN mengutus Yurjani Moga dan Bagus Santoso.

    Fraksi Gerindra-Sejahtera mengutus Marwan Yohanis dan Mansyur HS. Dilanjutkan dari Fraksi PKB dipercayakan kepada Abdul Wahid. Fraksi PPP mengamanatkan kepada T Nazlah Khairati sebagai anggota pansus. Terakhir ada nama Ilyas HU selaku wakil dari Fraksi NasDem Hanura.

    Setelah ditunjuk, pansus pun melakukan rapat internal menentukan Ketua dan Wakil Ketua Pansus LKPj. Dari kesepakatan anggota itu,  maka diputuskan Karmila serta Mansyur HS sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

    Di akhir pidatonya, Noviwaldy Jusman menyampaikan apresiasi terhadap jawaban Pemprov Riau dalam rapat paripurna tersebut.

    **red/adv humas dprd riau



     
    Berita Lainnya :
  • Bentuk Tim Pansus, DPRD Riau Gelar Paripurna LKPj 2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah 2014-2019
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    03 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
    06 Rokok Berbagai Merek Tanpa Label Resmi Beredar di Kota Tanjungpinang
    07 Tanpa Pengawasan, Puluhan Kardus Rokok Diduga Ilegal Dibongkar di Jalan Coastal Area
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved