Selasa, 07 Juli 2020
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
Pemkab Meranti dan Kemenkum HAM Wilayah Riau Teken Kerjasama Keimigrasian
Senin, 14-05-2018 - 21:56:41 WIB | Dibaca: 15903
Foto: Medialaskar/Rio Nugraha

TERKAIT:
 
  • Pemkab Meranti dan Kemenkum HAM Wilayah Riau Teken Kerjasama Keimigrasian
  •  

    Meranti, Medialaskar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti melakukan kerjasama dengan Kanwil Kemenkum HAM Riau dalam bidang Keimigrasian, Peningkatan Pelayanan Warga Binaan dan Kesempatan pendidikan bagi Putra Putri Meranti di bidang Keimigrasian, serta Bantuan Hukum.

    Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan Memorendum of Understanding (MoU) antara Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si dengan Kepala Kanwil Kemenkum HAM Riau, Muhammad Diah SH MH, Senin (14/5/2018) di Ballroom Hotel Grand Meranti, Selatpanjang.

    Selain Kepala Kanwil Kemenkum HAM Riau, turut hadir juga dalam acara penandatatanganan MoU tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Meranti, Darwison S.Ag, Kepala Kantor Imigrasi, Para Camat, Dokter dan Kepala Desa dan undangan lainnya.

    Dengan telah dilakukannya penandatanganan MoU tersebut, kedua belah pihak yakni Pemkab. Meranti dan Kanwil Kemenkum HAM Riau siap melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta bidang lain yang dianggap perlu.

    Kepala Kanwil Kemenkum HAM Riau, M. Diah SH,MH dalam paparannya mengatakan, kerjasama yang baru saja ditandatangani ini sangat strategis karena menyangkut pelayanan harkat dan martabat manusia yang sangat perlu diperhatikan. Salah satunya kasus over kapasitas di Rutan Selatpanjang yang sudah naik kelas menjadi Lapas Kelas II B.

    Tercatat jumlah warga binaan yang dikelola mencapai 251 orang atau lebih 302 persen. Untuk itu melalui kerjasama ini, diharapkan dapat dibangun Lapas yang representatif yang lebih manusiawi.

    Hal senada juga disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan M.Si bahwa pihaknya siap memfasilitasi lahan yang akan digunakan untuk membangun Lapas sesuai perencanaan yang dilakukan oleh pihak Kememkum HAM Riau.

    "Nanti silahkan Kemenkum HAM Riau membuat perencanaan, dimana kira-kira lokasi yang layak menurut mereka dan nanti kita bantu," ujar Bupati.

    Selanjutnya, di bidang Keimigrasian, dengan MoU ini Kemenkum HAM Riau akan berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Meranti yang ingin mengurus dokumen seperti passport dan lainnya.

    "Dengan administrasi yang legal, kita harapkan masyarakat Meranti yang berpergian keluar negeri mendapat perlindungan hukum, bagi yang bekerja tidak terjebak pada kasus perdagangan manusia dan TKI Non Prosedural," ucap M. Diah.

    Agar hal itu berjalan lancar, tak lupa ia juga meminta kerjasama yang baik dengan instansi terkait muali dari Desa, Kecamatan dan Disduk Capil serta aparat Kepolisian dalam pengawasan orang asing.

    Selain itu, di bidang Bantuan Hukum, Kemenkum HAM Riau akan memberikan bantuan hukum (Pengacara, red) kepada masyarakat kurang mampu yang berurusan dengan masalah hukum sebelum memperoleh keputusan inkrah di Pengadilan, sehingga untuk kasus ini masyarakat mendapat kepastian hukum, penegakan hukum yang berkualitas serta perlindungan hak azasi manusia.

    Dan terakhir, kerjasama yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, diketahui saat ini sudah banyak hasil produksi perkebunan Meranti yang mendapat dedikasi, seperti Kopi Liberika yang berasal dari Pulau Rangsang yang telah mendapat Dedikasi Geografis, dan kini sudah ada gula cair dari sagu.

    "Jika ini telah mendapat pengesahan maka akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat petani di Meranti khususnya dan perekonomian daerah secara umum, karena sudah pasti hasil produksi petani ini memiliki nilai ekonomi yang lebih baik," papar M. Diah.

    Tak lupa dengan semakin maraknya kasus narkoba di Meranti yang dibuktikan dengan persentase narapidana kasus narkoba yang mendominasi Rutan, M. Diah juga mengajak tokoh masyarakat, Kepala Desa, Aparatur Kecamatan dan lainnya untuk mensosialisasikan gerakan sadar hukum agar narkoba tidak lagi dikonsumsi dan dijadikan sebagai mata pencarian.

    “Kasus narkoba ini harus menjadi tanggungjawab kita bersama dan kepada Pemda saya harap dapat lebih meningkatkan lapangan kerja sehingga masyarakat tidak terjebak pada jual beli barang haram ini," pungkas M. Diah mengakhiri.

    **red/rio nugraha



     
    Berita Lainnya :
  • Pemkab Meranti dan Kemenkum HAM Wilayah Riau Teken Kerjasama Keimigrasian
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Agar Anda Tahu, Apa Itu Reses Anggota Dewan?
    03 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    06 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    07 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved