Rabu, 15 Juli 2020
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
Gesa Pemekaran Desa Bumi Asri dan Bina Sempian, Bupati Meranti Datangi Kemenko Kemaritiman RI
Rabu, 21-08-2019 - 13:35:00 WIB | Dibaca: 9576
Foto: Medialaskar/Jamal/Ferdian
TERKAIT:
 
  • Gesa Pemekaran Desa Bumi Asri dan Bina Sempian, Bupati Meranti Datangi Kemenko Kemaritiman RI
  •  

    Meranti, Medialaskar.com - Pemerintan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pemekaran desa dengan maksud agar rentang kendali pemerintahan di desa semakin singkat dan cepat.

    Untuk mensukseskan hal itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) serta Kepala Desa terkait, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jalan MH Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019) kemarin.

    Turut serta bersama rombongan Bupati diantaranya, Kepala Dinas PMD Drs. Ikhwani, Kabag Perbatasan Widodo, Camat Merbau Wan Fahriarmi, S.Sos, Camat Rangsang Pesisir Atan Ibrahim, Kabag Hukum Sekdakab Meranti Sudandri SH MH, Kabid Pemerintahan Desa Darwis S.I.P. M.Si dan para Kepala Desa terkait.

    Kabid Desa Dinas PMD Meranti, Darwis memaparkan, kedatangan Bupati Meranti dan rombongan disambut langsung oleh Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim, Basilio Dias Araujo. Sementara Menko Kemaritiman dan Para Deputi tengah melakukan Kunjungan Kerja ke Kupang dan Bali.

    Dalam pertemuan itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si memaparkan kondisi geografis Meranti yang terletak di wilayah perbatasan dan masuk kawasan Strategis Nasional. “Hal itu berhubungan dengan pemekaran desa yang sedang diusulkan oleh Pemkab Meranti ke Kementrian Dalam Negeri,” ujar Darwis.

    Dalam peraturan Pasal 13 UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 8 Ayat I Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa disebutkan bahwa daerah yang berada di pulau terluar Indonesia atau berada di daerah perbatasan dan kawasan strategis nasional, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pemekaran desa tanpa harus memenuhi syarat Jumlah Penduduk, Akses Transportasi Antar Wilayah, Sosial Budaya, SDM dan SDA, Batas Wilayah, Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, serta Dana Operasional Desa.

    Seperti diketahui, tambah Kabid Desa Dinas PMD Meranti, pemekaran dua desa yang diusulkan Pemkab Meranti yakni Desa Bina Sempian Kecamatan Rangsang Pesisir dan Desa Bumi Asri Kecamatan Merbau masih terbentur pada jumlah penduduk minimal 4.000 jiwa atau 800 KK.

    “Jadi dengan mengedepankan alasan kondisi geografis Meranti yang terletak diwilayah Perbatasan dan masuk kawasan Strategis Nasional,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, sambung Darwis, Bupati Irwan berharap, Kemenko Maritim dapat memfasilitasi pemekaran Desa Bumi Asri dan Bina Sempian tersebut. Caranya dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar pengajuan pemekaran desa ke Kementerian Dalam Negeri RI.

    Usai mendengarkan penjelasan dari Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si dan Dinas serta Bagian terkait, Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Basilio Dias Araujo mengakui, pihaknya mendukung penuh langkah Pemkab Meranti dalam rangka meningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kawasan Strategi Nasional.

    Diakui Basilio Dias Araujo, pihaknya akan mengambil langkah konkret untuk memanggil Kementerian terkait, dalam hal ini Kemendagri, Kemendes PDT, Kementerian Kelautan dan BNPP RI untuk Rapat Koordinasi Percepatan Pemekaran Desa di Kepulauan Meranti.

    Rapat Koordinasi pertama akan dilaksanakan di Kemenko Kemaritiman dan Rapat Koordinasi kedua direncanakan akan dilaksanakan langsung di Selatpanjang sekaligus mengecek kondisi dua desa tersebut.

    Lebih jauh dikatakan Darwis, Kemenko Kemaritiman juga akan berupaya menginisiasi Pemekaran Desa di Kepulauan Meranti dengan kementrian terkait, salah satunya dengan mengangkat isu Kawasan Strategi Nasional dan masalah abrasi di Wilayah Perbatasan Negara.

    Sekadar informasi, dalam rangka percepatan pemekaran Desa Bina Sempian dan Bumi Asri, Bupati Kepulauan Meranti dan rombongan menurut rencana juga akan meminta rekomendasi dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI.

    "Besok-besok Bupati Kepulauan Meranti bersama Tim Terpadu Percepatan Pemekaran Desa akan melanjutkan Koordinasi ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI yang akan diterima langsung oleh Sekjen BNPP RI, Bapak Suhajar Diantoro," imbuh Darwis.

    Dengan melakukan Kunjungan Kerja ini, katanya Pemkab Meranti berharap, pemekaran dua desa yang telah direncanakan tersebut dapat terealisasi sesegera mungkin.

    **red/jamal/ferdian



     
    Berita Lainnya :
  • Gesa Pemekaran Desa Bumi Asri dan Bina Sempian, Bupati Meranti Datangi Kemenko Kemaritiman RI
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Agar Anda Tahu, Apa Itu Reses Anggota Dewan?
    03 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    06 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    07 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved