Rabu, 15 Juli 2020
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Tambah Pengalaman Pengelolaan Anggaran, Ketua DPRD Meranti Pimpin Banggar Kunker ke DIY
Selasa, 18-06-2019 - 21:30:00 WIB | Dibaca: 9912
Foto: Humas Sekwan DPRD Meranti
TERKAIT:
 
  • Tambah Pengalaman Pengelolaan Anggaran, Ketua DPRD Meranti Pimpin Banggar Kunker ke DIY
  •  

    Meranti, Medialaskar.com – Dalam rangka meningkatkan kinerja tentang pengelolaan anggaran dan menambah pengalaman, Selasa (18/6/2019) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terutama ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

    Dalam kunjungan kerja tersebut, Banggar DPRD Kepulauan Meranti dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Fauzi Hasan.

    Dalam Kunker ke Kantor BPKAD DIY, rombongan Banggar DPRD Meranti disambut Sekretaris BPKAD, Anik. Sementara Ketua DPRD Meranti juga turut didampingi Wakil Ketua I, Taufikurahman, Wakil Ketua II Muzamil Baharudin, Anggota Banggar Taufik, Edi Mashudi, Mikwan, M Tartib, Yekti, Darwin, Aziz dan Mundarsih.

    Selain dari kalangan DPRD, dalam rombongan Banggar DPRD Meranti juga ikut serta pejabat eksekutif diantaranya Kepala BPKAD Meranti Bambang dan Kepala Bidang Akutansi, Eko. Kunker ini juga dalam rangka membahas Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) LPP APBD tahun anggaran (TA) 2018 untuk meningkatkan mutu laporan keuangan.

    Adapun hasil Kunker Banggar ke Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat delapan poin, antara lain Banggar ingin belajar dari Provinsi DIY karena sudah mendapat Sembilan kali WTP (Wajar tanpa Pengucalian) dari BPK Republik Indonesia.

    APBD di Yogyakarta lebih kurang sebesar Rp5,4 Triliun. Jumlah tertinggi diperoleh dari dana pusat sekitar 47 persen, untuk dana keistimewaaan Rp1 Triliun.

    Terkait dengan regulasi Raperda LPP APBD TA 2018 pada prinsipnya adalah sama yaitu UU No 23 tahun 2014, UU no 17, PP 58 dan Permendagri 13. Mungkin hanya pelaksanaannya yang berbeda yaitu bagaimana mengsingkronkan antara eksekutif dan legislatif.

    Terkait dengan anggaran, DIY sudah menggunakan aplikasi yang sudah singkron dari mulai penganggarannya sampai pada laporan. Dan dalam rangka meningkatkan kinerja menyerap anggaran di setiap OPD, setiap tiga bulan sekali Gubernur memberikan laporan ke seluruh OPD dimana akan dilakukan Reward dan Punisment tiga OPD terbaik dan tiga OPD terburuk.

    Sementara poin kelima, di tahun 2018 LAKIP DI Yogyakarta sudah mendapatkan nilai A yang merupakan terbaik se Indonesia.

    Keenam, untuk DIY pembahasan RAnperda tentang LPP APBD TA masih dibahas oleh Pansus, sementara Kabupaten Meranti sesuai dengan Tatib dibahas oleh badan anggaran. Terakhir Tahapan Ranperda LPP APBD TA 2018 DI yogyakarta.

    "Tanggal 28 Mei mendatang diserahkan di Paripurna, Pembentukan Pansus LHP, Tanggal 11 Juni pembahasan Efektif terkait LHP BPK, tanggal 12 Pansus melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Tanggal 13 finalisasi dan tTanggal 14 laporan," katanya.

    Sementara itu, terhadap seluruh temuan LHP BPK Provinsi DIY, sudah ditindaklanjuti dan yang belum sudah dibuat surat oleh Gubernur untuk diserahkan kepada OPD yang menjadi temuan.
    Yang menjadi pegangan Pansus dalam Pembahasan LPP APBD adalah hasil dari LHP BPK, sudah sejauh mana ditindaklanjut oleh OPD terkait yang menjadi temuan, karena memgingat batas waktu yang diberikan oleh BPK selama 60 hari, karena BPK akan terus melakukan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat.

    Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan memberikan respon bahwa , poin-poin tersebut harus dijadikan contoh untuk setiap pelaporan LPP APBD LHP BPK di Kepulauan Meranti," pungkasnya.

    **red/adv dprd meranti



     
    Berita Lainnya :
  • Tambah Pengalaman Pengelolaan Anggaran, Ketua DPRD Meranti Pimpin Banggar Kunker ke DIY
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Agar Anda Tahu, Apa Itu Reses Anggota Dewan?
    03 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    06 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    07 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved