Rabu, 15 Juli 2020
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
ADVERTORIAL PEMKAB KEPULAUAN MERANTI
Raih Opini WTP Tujuh Kali, Pemkab Meranti Penerima LHP BPK RI Pertama di Riau
Kamis, 25-04-2019 - 08:15:00 WIB | Dibaca: 8960
Foto: Humas Setda Kepulauan Meranti
TERKAIT:
 
  • Raih Opini WTP Tujuh Kali, Pemkab Meranti Penerima LHP BPK RI Pertama di Riau
  •  

    Meranti, Medialasar.com - Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan, M.Si didampingi Wakil Ketua DPRD Meranti, H. Taufikurrahman, M.Si dan Sekda Meranti mengikuti kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintan Daerah Kabupaten Meranti.

    Dalam keterangannya, Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Tomas Ipung Anjarwarsito mengatakan LHP Kabupaten Kepulauan Meranti sangat baik, untuk itu Kabupaten termuda di Riau ini berhak meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketujuh kalinya, Rabu (24/4/2019) kemarin bertempat di Aula BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru.

    Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Tomas Ipung Anjarwasito dan Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Meranti, Salomo.

    Turut mendampingi Bupati Meranti, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Taufikurrahman, Anggota DPRD Meranti, Fauzi, SE, Sekdakab Meranti, H. Yulian Norwis SE MM, Ka. Inspektorat Meranti, Drs. Suhendri M.Si, Sekwan DPRD Meranti Drs. Irmansyah M.Si, Kepala BPKAD Meranti Bambang Supriyanto SE M.Si, Kabag Humas dan Protokol Meranti, Herry Saputra SH, Kabid Akuntansi BPKAD Eko Haryadi, Kasubag Evlap Inspektorat Meranti Azmi dan sejumlah Pejabat di jajaran Pemkab Meranti dan BPK RI Perwakilan Riau lainnya.



    Penyerahan LHP Pemkab Meranti Tahun 2018 diawali dengan penayangan video dokumentasi pemeriksaan BPK RI di Kepulauan Meranti terhadap proyek fisik maupun keuangan. Dilanjutkan dengan Penandatanganan BAST LHP Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ketua BPK RI Tomas Ipung, Wakil Ketua DPRD H. Taufikurrahman dan Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si.

    Dalam penjelasannya usai penyerahan LHP Pemkab Meranti kepada Bupati dan Ketua DPRD Meranti, Kepala BPK RI Tomas Ipung Anjarwarsioto memberikan apresiasi kepada Pemkab Meranti yang sejak awal sangat komit melaksanakan UU No. 17 Tahun 2013 dengan menyerahkan LKPD lebih awal yakni kurang dari dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, tepatnya 25 February 2019 lalu.

    Dan kini setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI selambat-lambatnya 2 bulan setelah LKPD diserahkan, BPK RI pun menyerahkan LHP Pemkab Meranti untuk pertama kali dari seluruh Kabupaten Kota di Riau. Hasilnya pun cukup luar biasa dimana Pemkab Meranti berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya Pemkab Meranti berhasil meraih WTP untuk yang ke tujuh kalinya.

    "Tentunya dengan diraihnya Opini WTP ini membuktikan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemkab Meranti sudah sangat handal," ucap Tomas Anjar.



    Selanjutnya dikatakan Kepala BPK RI, penyerahan LHP Pemkab Meranti Tahun 2018 ini, tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan namun demikian jika ditemukan penyimpangan oleh tim pemeriksaan yang berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara harus diungkap dan hal ini akan mempengaruhi LHP BPK RI.

    Penyerahan LHP ini menurut Tomas Anjar, LHP ini juga merupakan pernyataan profesional dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah meski diakui tidak ada jaminan tidak terjadinya penyimpangan.

    BPK RI berharap hasil pemeriksaan yang baik terhadap LKPD Pemkab Meranti ini hendaknya dapat menjadi landasan atau pertimbangan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

    Adapun secara rinci keterangan dari BPK RI terhadap pemeriksaan LKPD Pemkab Meranti Tahun 2018 adalah berdasarkan UU No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintah Daerah, Pemkab Meranti dalam penyajian laporan keuangan telah menerapkan Sistem Berbasis Akrual sehingga lebih komprehensif dalam menyajikan laporan kekayaan, realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih.

    Sehingga menghasilkan catatan BPK RI Pertama Pemkab Meranti telah menyelenggarakan jurnal akrual secara penuh, Kedua Pemkab Meranti telah melakukan kapitalisasi dan penyusutan aset tetap meskipun masih manual, Ketiga belum menggunakan aplikasi secara menyeluruh, Keempat BPK RI menyarankan Pemkab Meranti untuk menerapkan sistem aplikasi secara  menyeluruh dan terintegrasi agar penyajian laporan lebih Akurat, Transparan dan Akuntable.



    Menyikapi laporan LHP Pemkab Meranti oleh BPK RI Perwakilan Riau, yang cukup membanggakan ini, Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan M.Si mengucapkan terima kasih yang tinggi kepada BPK RI yang telah membimbing dan membina aparatur Pemkab Meranti dari posisi Nol hingga meraih sukses seperti saat ini. "Kepada BPK RI kami ucapkan terima kasih atas pembinaan yang telah diberikan hingga mencapai sukses saat ini," ucap Bupati.

    Tak lupa ucapan yang sama juga diucapkan Bupati kepada seluruh aparatur Pemkab Meranti yang terlibat sehingga Meranti berhasil meraih Opini WTP yang ketujuh kalinya. "Semoga kedepan kualitas laporan yang disajikan semakin meningkat yang ditandai dengan ketepatan waktu pelaporan," ujar Bupati.

    Selain itu ditekankan orang nomor satu di Kepulauan Meranti ini semua aparatur yang terlibat harus lebih memahami standar pemeriksaan keuangan yang semakin ketat saat ini, caranya dengan menggali pengetahuan terupdate sehingga mampu menerapkan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi.

    "Kedepan sistem pelaporan keuangan secara komputerisasi akan menjadi keniscayaan, Mohon pembinaan dan tunjuk ajar dari BPK RI agar SDM Meranti bisa menyesuaikan dengan sistem pelaporan terkini," tambah Bupati.

    Dengan masa Jabatan yang tinggal 2 tahun lagi, Bupati Irwan berharap apa yang diraih saat ini dapat menjadi Legacy dan Operating Prosedure bagi SDM Pemkab Meranti dalam menyajikan laporan keuangan yang Akuntable.



    Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Meranti, H. Taufikurrahman, yang turut mengapresiasi kinerja Pemkab Meranti, menurutnya raihan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemkab Meranti sangat luar biasa. Tentunya dengan pengakuan BPK RI tersebut akan semakin mempermudah fungsi pengawasan DPRD.

    "Kami dari DPRD Meranti sangat mengapresiasi dan sangat bangga atas prestasi yang diraih Pemkab Meranti. Tentunya ketika itu sudah dicapai tentu tidak sulit lagi bagi kami (DPRD,red) untuk melaksanakan fungsi pengawasan," ujar Taufikurrahman.

    Terkait kekurangan yang lapiran keuangan yang harus disempurnakan dalam tempo 60 hari kedepan diyakini Toufikurrahman tidak ada masalah sebab diakuinya Pemkab Meranti sudah melakukan perbaikan sejak dini.

    "Saya fikir Pemkab Meranti tidak butuh 60 hari untuk menyempurnakan laporan, saat ini saja Bupati sudah langsung menindak lanjuti dan melaporkannya kepada DPRD," papar Taufikurrahman.

    Terakhir Wakil Ketua DPRD Meranti berharap, prestasi yang kuar biasa atas penyajian laporan Akuntabilitas Keuangan Pemkab Meranti ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi dimasa datang.

    Kegiatan penyerahan LHP Pemkab Meranti atas LKPD Tahun 2018 oleh BPK RI Perwakilan Riau tersebut ditutup dengan acara silahturahmi dan fto bersama.

    **red/andi saputra/adv pemkab meranti



     
    Berita Lainnya :
  • Raih Opini WTP Tujuh Kali, Pemkab Meranti Penerima LHP BPK RI Pertama di Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Agar Anda Tahu, Apa Itu Reses Anggota Dewan?
    03 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    06 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    07 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved