Rabu, 15 Juli 2020
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
Tekait Pemberhentian Kerja Secara Sepihak, Komisi V DPRD Riau Minta Kejelasan Pihak PT. CMB
Kamis, 19-07-2018 - 21:56:03 WIB | Dibaca: 27272

TERKAIT:
 
  • Tekait Pemberhentian Kerja Secara Sepihak, Komisi V DPRD Riau Minta Kejelasan Pihak PT. CMB
  •  


    Meranti-medialaskar.com, Menindak lanjuti laporan DPW PPI (Pegerakan Laut Indonesia) tanggal 22 Mei 2018 terhadap PT. Cahaya Mulia Bahari dalam kasus diduga memberhentikan karyawan secara sepihak, Hari ini kamis,(19/7/18) Komisi V lakukan rapat dengar pendapat di ruang aula komisi V DPRD Provinsi Riau.

    Rapat yang dipimpin oleh ketua komisi V Aherson tersebut dihadiri wakil ketua komisi V muhammad Adil serta tiga anggota DPRD yang lainya, Syahbandar Provinsi Riau, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Riau serta PT. Cahaya Mulia Bahari serta Ketua DPW PPI kepuluan Meranti beserta anggota.

    Rapat dengar pendapat yang digagas oleh PPI tersebut sempat molor satu jam dari jadwal pukul 09.00 wib baru bisa dibuka sekitar pukul 10.00 wib dikarenakan keterlambatan pihak perusahaan.

    Dalam pantaun medialaskar.com didalam persidangan tersebut sempat terjadi penolakan oleh salah satu anggota komisi V Ade Hertati Rahmat, beliau menolak jika kuasa hukum atau pengacara yang datang mewakili PT.CMB dikarenakan yang seharusnya dihadiri oleh owner atau direktur perusahaan tersebut.

    'iya, saya juga kaget, kita ini lembaga perwakilan rakyat, bukan lembaga hukum seperti kejaksaan, ngapain perusahaan mengutuskan pengacara, kita kan mau dengar pendapat bukannya mau sidang proses hukum' tutur politisi partai PAN tersebut.

    Dalam rapat tersebut PPI Meranti melalui Capt Iskandar Zulkarnain M.Mar mengatakan bahwa pihak perusahaan memaksakan nahkoda untuk berlayar dimana kondisi kapal tidak laik layar,

    'kita memandang bahwa nahkoda memiliki hak menolak dengan alasan keselamatan pelayaran sebagaimana di dalam KUHD dan UU Pelayaran No.17 thn 2008 tentang hak seorang Nahkoda dalam keselamatan pelayaran'.

    'Pengacara perusahaan hanya berbicara masalah hukum tapi tidak memahami tentang tanggung jawab dan hak seorang Nakhoda yang membolehkan menolak pelayaran dengan alasan meyelamatkan kapal, muatan, awak kapal dan pencemaran lingkungan sebagai hak Nakhoda yg tertuang di dalam "Master Overriding" oleh sebab itulah seorang Nakhoda memiliki tanggung jawab utk melaporkan kepada perusahaan, dikarenakan mesin kapal tersebut bermasalah', tutupnya.

    Sementara itu Wakil Ketua Komisi V M. Adil, SH juga menegaskan terhadap pihak syahbandar Provinsi Riau untuk segera melakukan pemeriksaan layak layar terhadap seluruh kapal milik PT. Cahaya Mulia Bahari.

    'Saya minta syahbandar lakukan pemeriksaan terhadap semua kapal milik PT.CMB apakah sudah layak layar dan tolong kawan- kawan media juga ikut serta lakukan pantauan' tegas politisi asal selatpanjang tersebut.

    Rapat tersebut ditutup dengan beberapa poin kesepakatan yang tertuang didalam berita acara serta ditanda tangani semua pihak yang hadir.

    **Red/Rio Nugraha



     
    Berita Lainnya :
  • Tekait Pemberhentian Kerja Secara Sepihak, Komisi V DPRD Riau Minta Kejelasan Pihak PT. CMB
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Agar Anda Tahu, Apa Itu Reses Anggota Dewan?
    03 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    06 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    07 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved