Jum'at, 05 Juni 2020
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
Eksekusi Lahan PT PSJ di Desa Gondai, Polisi Usir Warga dan Ketua PDIP Riau?
Minggu, 19-01-2020 - 19:21:12 WIB | Dibaca: 6190
Foto: Medialaskar/Internet)
TERKAIT:
 
  • Eksekusi Lahan PT PSJ di Desa Gondai, Polisi Usir Warga dan Ketua PDIP Riau?
  •  

    Pelalawan,Medoalaskar.com - Ketua DPD PDI Perjuangan, Zukri Misran, diusir dari lokasi eksekusi kebun kelapa sawit di simpang empat Blok 90/95 kawasan perkebunan inti kelapa sawit PT Peputra Supra Jaya (PSJ) di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Minggu (19/1/20).

    Tidak hanya mengusir Wakil Ketua DPRD Riau itu, polisi juga membubarkan konsentrasi 100 an warga yang berbondong-bondong datang ke lokasi eksekusi itu, mengikuti Zukri.

    "Bubar semua! Yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke sini. Atas nama undang-undang, saya minta keluar dari sini! Lahan ini sudah dieksekusi! Jangan saya mengambil tindakan yang lebih tegas lagi! Pasukan, siaga semua. Tutup pintu masuk ke sini!," teriak Kasat Binmas Polres Pelalawan, AKP Adi Pranoto yang berusaha membubarkan massa pakai pengeras suara.

    Mendengar teriakan Adi, warga yang sempat berorasi sambil memampangkan spanduk, sontak bubar. Suasana mulai mencekam saat polisi mengamankan empat orang warga meski setengah jam kemudian dilepaskan.

    Wakapolres Pelalawan, Kompol Rezi yang juga ada di lokasi, nampak merangkul Zukri untuk keluar dari lokasi itu. Tidak jelas apa yang disampaikan oleh Rezi kepada Zukri. Namun sesaat kemudian, Zukri sudah naik ke mobilnya dan langsung pergi dari lokasi itu. 

    Hanya hitungan menit, ratusan polisi yang tadinya bersantai di bawa pohon kelapa sawit, langsung bersiaga. Anggota Dalmas pun sudah bersiaga di jalan bagian timur lengkap dengan tameng dan pentungan. Ada juga sejumlah polisi yang menenteng senapan gas air mata.

    Sebelum ke lokasi itu, Zukri sempat berkumpul dengan warga di tenda yang sengaja dipasang di simpang empat, sekitar tiga kilometer dari lokasi kejadian.

    Kepada para anggota Koperasi Gondai Bersatu itu, DPRD Riau kata Zukri akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (DLHK) terkait aksi eksekusi dan penebangan kelapa sawit tadi.

    "Kalaupun dieksekusi, bukan berarti harus ditebangi. Banyak proses yang masih harus dilewati. Bisa saja lahan itu diamankan dulu, atau dikelola oleh BUMN atau BUMD. Kepada warga, saya berharap jangan terlalu terbawa suasana takut, kami akan memperjuangkan nasib bapak ibu," katanya, dilansir gatra.com.

    Data yang dirangkum Gatra.com, sejak aksi penebangan hingga sekarang, sudah sekitar 300 hektar kebun kelapa sawit yang ditebangi dan langsung ditanam bibit akasia.

    Masni, salah seorang warga hanya bisa menangis menengok sawit yang sudah tumbang itu. "Tak lama lagi giliran kebun kami yang akan ditebangi. Mau makan apa lagi kami nanti. Kebun kami cuma dua hektar, itulah yang kami andalkan untuk menyambung hidup," isak perempuan asli Desa Pangkalan Gondai itu.

    Ihwal penebangan pohon kelapa sawit oleh Dinas LHK Provinsi Riau tadi bermula dari putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018, Desember 2018 yang menyebutkan bahwa lahan kebun kelapa sawit seluas 3.323 hektar di Desa Gondai itu dirampas untuk dikembalikan ke Negara melalui Dinas LHK Riau cq PT NWR.

    Adapun rincian luasan lahan tadi, milik petani sekitar 1.280 hektar, sisanya milik bapak angkat.

    Tapi yang kemudian membikin aneh, dalam putusan MA itu, PT Peputra Supra Jaya (PSJ) tidak disebut merambah kawasan hutan seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Penegakan Hukum (Gakkum) DLHK Riau, Agus Puryoko.

    PSJ hanya disebut melakukan tindak pidana budi daya tanaman perkebunan dengan skala tertentu yang tidak memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP). Lantaran itulah kemudian di poin kedua, perusahaan ini didenda Rp5 miliar.

    "Kalau itu yang menjadi putusannya, tidak ada sanksi bahwa lahan yang dikelola oleh perusahaan itu disita untuk negara, tapi selesaikan perizinannya, bukan digusur," kata pakar hukum perhutanan, DR.Sadino.

    Yang membikin Sadino menjadi curiga, di lapangan PSJ justru disebut berada di kawasan hutan, lantaran itulah ditertibkan. "Ini kayak ada yang menyetir. By Design. Kalau dikaitkan dengan kawasan hutan, tentu kita bicara lagi aturan-aturan kehutanan. Akan semakin ngawur jadinya nanti," ujar Sadino.

    Sebab, kalau lahan yang dikelola oleh PSJ dan masyarakat tadi disebut kawasan hutan, kenapa baru belakangan dipersoalkan. "Kenapa enggak dari dulu ditegasi? Enggak mungkin aparat enggak tahu ada yang menanam kelapa sawit di situ," sindirnya.

    Kecurigaan Sadino yang lain, direktur PSJ tidak dipidana, hanya didenda. Tapi lahannya disita. "Kalau orangnya tidak dipidana, mestinya persoalan ini dibawa ke perdata. Sebab persoalannya hanyalah sengketa hak," ujarnya.

    Sadino kemudian mengulik lagi soal putusan yang ada. Bahwa lahan itu disita untuk dikembalikan kepada Negara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Riau Cq. PT Nusa Wana Raya.

    "Yang menjadi pertanyaan saya, lahan ini untuk siapa sih sebenarnya? Masa ada swasta di situ? Mestinya diserahkan saja ke BUMN atau BUMD, bukan ke swasta. Itu kalau kita mengikuti alur eksekusi tadi. Sebab kalau diserahkan kepada BUMD atau BUMN, plasma tetap akan terlindungi. Ingat, masyarakat punya hak konstitusi, lho," katanya.

    **red/rul



     
    Berita Lainnya :
  • Eksekusi Lahan PT PSJ di Desa Gondai, Polisi Usir Warga dan Ketua PDIP Riau?
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    03 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    04 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    05 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    06 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
    07 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Aparat Terkait Tutup Mata?
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved