Minggu, 28 November 2021
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
Soal Ketua DPRD Pekanbaru Kuasai Tiga Mobdin dan Tunjangan Transportasi, Ini Kata Pengamat
Selasa , 03-11-2020 - 17:45:00 WIB | Dibaca: 11061
TERKAIT:
 
  • Soal Ketua DPRD Pekanbaru Kuasai Tiga Mobdin dan Tunjangan Transportasi, Ini Kata Pengamat
  •  

    Pekanbaru, Medialaskar.com- Menyikapi langkah Ketua DPRD Pekanbaru ini yang uasai tiga Mobil Dinas (Mobdin), bahkan mendapatkan tunjangan transportasi Rp 30 juta setiap bulanya. Maka dinilai oleh pengamat sebagai tindakan yang sudah melanggar aturan.

    Seperti disampaikan Pengamat Hukum Unilak Dr Eddy Asnawi SH MHum ketika diminta tanggapanya. Dikatakan, bahwa itu tindakan yang dilakukan Ketua DPRD Pekanbaru jjelas menimbulkan kerugian keuangan negara. "Ini tentu berimplikasi masuk tindak pidana korupsi. Dalam hal menyalahgunaan jabatan," tegasnya.

    Dosen Fakultas Hukum Unilak ini secara tegas menyebutkan, kalau benar terjadi dalam penyalahgunaan wewenang dari Pimpinan DPRD itu terhadap tunjangan  transportasi ini, maka bisa berdampak hukum terhadap korupsi kerugian pada keuangan negara. Maka, dengan wajib hukumnya mengembalikan hal itu.

    Ketua Assosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan hukum Administrasi Negara Riau ini menyampaikan, bahwasa yang intinya ketentuan peraturan pemerintah sudah menegaskan untuk hal Pimpinan DPRD itu tidak dibenar terima tunjangan transportasi. "Karena, itu sudah sangat jelas amanat PP 18 tahun 2017 pasal 9 Ayat 2," terang Eddy Asnawi ini dilansir gilangnews.com.

    Dimana itu dalam amanat PP 18 tahun 2017 pasal 9 Ayat 2. Bahwasa fasilitas yang diterima itu adalah rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga. Dan itu, tidak disebut didalamnya tunjangan transportasi. Yang menerima tunjangan transportasi dan rumah itu hanya untuk anggota DPRD.

    Kesempatan itu disinggung akan halnya saat sekarang diketahui Ketua DPRD itu menguasai tiga unit Mobdin. Dalam hal ini, Eddy Asnawi mengatakan, jika benar demikian informasinya, maka juga tidak benar. Tetapi sambungnya, dalam hal ini perlu ditelusuri dulu ke instansi memiliki wewenang (BPKAD, red) untuk mencari kebenarannya.

    **



     
    Berita Lainnya :
  • Soal Ketua DPRD Pekanbaru Kuasai Tiga Mobdin dan Tunjangan Transportasi, Ini Kata Pengamat
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Agar Anda Tahu, Apa Itu Reses Anggota Dewan?
    02 Borneo Water Park Kampar; Objek Wisata Air dengan Aneka Fantasi
    03 Syahril Topan Maju Pilkada Rekomen PPP, Sekretaris DPD PAN Rohul Bantah ada Perpecahan
    04 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    05 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    06 Program Pembinaan Karang Taruna, Wadah Mewujudkan Generasi Muda Berkualitas
    07 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved