Rabu, 15 Juli 2020
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
Kisruh PPDB, DPRD Riau Sidak ke SMAN 8 Pekanbaru ini Temukan Kejanggalan
Kamis, 25-06-2020 - 13:09:12 WIB | Dibaca: 3125
TERKAIT:
 
  • Kisruh PPDB, DPRD Riau Sidak ke SMAN 8 Pekanbaru ini Temukan Kejanggalan
  •  


    Pekanbaru, Medialaskar.com- Masalah didalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Riau, tahun ke tahun tidak pernah tuntas. Terus saja menjadi persoalan, sejak diberlakukanya sistem zonasi. Bahkan orangtua mendaftarkan anaknya ini, menduga ada permainanya dari pihak sekolah.

    Seperti halnya di Kota Pekanbaru, yang saat ini santer kisruh PPDB, yakni pada SMAN 1 dan SMAN 8. Yang dikeluhkan ada surat domisili tidak sesuai dan juga tidak sesuai ketentuanya aturan berlaku dalam penerimaan calon siswa. Karena itu, menyikapi persoalan tersebut, DPRD Riau melakukan sidak.

    Sidak dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Zukri Misran, dan perwakilan Komisi V Soniwati. Dan sejumlah anggota DPRD Riau dari Dapil Kota Pekanbaru, antara lain Kasir, Robin Hutagalung, Parisman. Sidak di SMAN 8 ini disambut langsung oleh Kepala Sekolah dan jajaran Komite Sekolah setempat.

    Kedatangan dari anggota DPRD Riau ini ditunggu-tunggu orangtua calon siswa, di sekolah tersebut. Mereka melaporkan ada dugaan kecurangan di pihak panitia PPDB. "Kita ingin para dewan ini, supaya meninjau cara kerja panitia. Karena bisa jadi ada permainan PPDB di SMAN 8 ini," ujar Idham Khalid.

    Sebelum bertemu dengan Kepsek Tapiz ini, terlebih dahullu anggota DPRD Riau meninjau tempat ataupun posko PPBD di SMAN 8 tersebut. Salah satu panitia, Ardi diminta untuk memperlihatkan hal cara penerimaan siswa. Dari tinjauan ini didapatkan berbagai kejanggalan dalam proses penerimaan.

    Usai itu, baru kemudian dilanjutkan lagi pertemuan dengan Kepsek dan jajaran.
    Zukri mengatakan, bahwa tujuan DPRD melakukan sidak tidak lain ingin melihat proses PPDB apakah itu berjalan lancar atau tidak di Pekanbaru. Dan ditemukan kecurangan atas pemalsuan data surat keterangan (suket) domisili sampai tiga kali. 

    "Ada 78 suket versi kelurahan yang juga dikeluarkan. Namun terverifikasi sampai sebanyak 127 suket. Ini tentu semacam permainan yang dilakukan pihak oknum kelurahan didalam mengeluarkan suket tersebut. Maka atas temuan ini diminta
    walikota agar melakukan evaluasi pada kelurahan setempat," kata Zukri.

    Kemudian ujarnya, kepada pihak-pihak sekolah diimbau untuk bisa berhati-hati dalam penerapan PPBD. Hal menerima suket tanpa ada menggunakan KK yang jelas, maka itu sangat salah. Terlebih itu ada KK yang belum setahun. Sebab ada aturan jelas didalam Permendikbud.

    Sementara itu ditempat yang sama juga dipaparkanya anggota DPRD Riau Kasir. Dia mengatakan, tentu sangat sesalkan adanya temuan manipulasi data suket di SMAN 8, banyak memasukkan orang-orang jauh dari daerah zonasi tempatan ketimbang yang berdekatan sekolah itu sendiri. 

    "Memang aturan Kemendikbud itu boleh pakai suket, tetapi kalau ada satu orang yang berubah-ubah domisili sampai tiga kali inikan patut dicurigai. Selain itu, ada semacam permainan dilakukan oknum-oknum PPDB, yang sehingga dikeluhkan warga disekitar zonasi. Disebab merasa terancam dengan suket," katanya.

    Lebih lanjut disampaikan Politis Hanura yang juga anggota Komisi V DPRD Riau ini, bahwa dengan temuan ini Komisi V akan menyampaikan pada pihak Disdik Riau untuk ditindaklanjuti. Dengan agar ditahun 2021, kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Sebab belakangan ini masih banyak keluhan warga.

    Kesempatan itu, Kepala Sekolah Tapiz diminta tanggapanya, terkait temuanya DPRD Riau tersebut, pihaknya jauh-jauh hari sudah melakukan verifikasi faktual akan kebenaranya suket berulang-ulang ini. Karena sebutnya, masalah ini sudah ada ribut sejak daftar. Tapi sebenarnya, soal suket bukan kewenangan sekolah.

    "Tapi dengan adanya temuan dari DPRD Riau ini, maka akan tetap ditindaklanjuti verifikasi faktual kebenaranya suket itu. Misalnya itu, akan datangi kebenaranya dari suket tersebut. Jikalau, tidak benar akan kita coret, dan kita upayakan bisa secepatnya kita cek. Bahkan sudah ada usulan pengunduran pengumuman dari PPDB," tutur Tapiz.

    **red/rul



     
    Berita Lainnya :
  • Kisruh PPDB, DPRD Riau Sidak ke SMAN 8 Pekanbaru ini Temukan Kejanggalan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Agar Anda Tahu, Apa Itu Reses Anggota Dewan?
    03 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    06 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    07 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved