Rabu, 18 09 2019
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Suhardiman Minta DKPP RI Beri Sanksi KPU Kuansing
Jumat, 14-06-2019 - 15:21:13 WIB | Dibaca: 3148
Suhardiman Gugat KPU Kuansing, DKPP RI Sidsng Kode Etik
TERKAIT:
 
  • Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Suhardiman Minta DKPP RI Beri Sanksi KPU Kuansing
  •  

    Pekanbaru, Medialaskar.com- Sidang yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap pengadu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Hanura Provinsi Riau, Suhardiman Amby, dan terlapor komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuantan Singingi sebagai penyelenggara Pemilu 2019, Jumat (14/6/19) di aula Bawaslu Riau, jalan Adi Sucipto, Pekanbaru.

    Sidang dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu dan dan penjelasan teradu ini dimulai pukul 09.00 WIB.Sidang dipimpin Anggota DKPP RI  Alfitra Salamm, dan majelis sidang dari Bawaslu dan KPU Riau. Suhardiman Amby membawa 4 orang saksi. Hadir juga 5 orang komisioner KPU Kuansing sebagai teradu, dan Bawaslu Kuansing.

    Suhardiman sebagai pelapor sampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh KPU Kuansing sebanyak 9 laporan. DKPP RI ini juga memberiksn kesempatan kepada pihak KPU Kuansing untuk menjawab. Dan kedua belah pihak saling melemparkan pertanyaan jawaban dan menjelaskan satu sama lainnya.

    Sidang kode etik KPU Kuansing inipun, Suhardiman terus melemparkan bukti-bukti kecurangan dilakukan oleh teradu dalam hal ini KPU Kuansing. Disela-sela waktu skor, Suhardiman anggota DPRD Riau itu sempat berbincang dengan awak media terkait alasan pihaknya mengugat KPU Kuansing.

    "Kami mengadukan pihak KPU kuansing karena ingin Pemilu ini berjalan dengan benar, jujur serta adil (jurdil), serta dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, " kata Suhardiman, Jumat (14/6/19). Dia menyebutkan, kenyataanya yang dilihat dalam penyelenggaraan Pemilu kemarin, dimana kebijakan KPU Kuansing ini tidak sesuai dengan harapan.

    "KPU Kuansing  banyak membuat suatu kebijakannya yang bertentangan dengan undang-undang berlaku. Seperti pleno KPU membatalkan aturan perundang-undangan ini yang tidak boleh dilakukan Maka ada 9 pokok aduan kita sampaikan itu adalah keluh kesah semua partai politik yang hak-haknya tidak diberikan baik administratif maupun komunikatif," katanya.

    Maka dari itu pihaknya menyampaikan kepada DKPP bahwa penyelengara ini agar dilakukan pemeriksaan secara tuntas. Dan jika benar melanggar bisa diberikan hukuman yang berat. Bahkan ia berharap dengan adanya gugatan ini dapat munculkan penyelengara Pemilu yang mempunyai kompetensi, moral serta taat hukum tanpa membuat aturan sendiri.

    "Jadi sekali lagi kita minta kepada DKPP untuk memberikan sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat ataupun setengah berat jika bukti disampaikan ini benar adanya. Sebab mereka itukan telah mengangkangi hak-hak partai politik dan pemilih," pungkasnya.

    Disingung soal jawaban KPU Kuansing soal pokok aduan itu, Caleg Hanura itu mengaku jawaban KPU itu hanya bersifat normatif dan tidak memuaskan. Bedanya data dilapangan dengan disampaikannya dalam persidangan. Terkesanya mereka membuat aturan, tanpa melihat kejadian lapangan. Jadi diharap DKPP untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya.


    **red/rul



     
    Berita Lainnya :
  • Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Suhardiman Minta DKPP RI Beri Sanksi KPU Kuansing
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    03 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    06 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
    07 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Aparat Terkait Tutup Mata?
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved