Sabtu, 15 Desember 2018
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
Bujuk Lima Anggota Poktan Reboisasi Mandiri, Kadis LHK Riau Dikecam Kuasa Hukum
Kamis, 06-12-2018 - 14:00:00 WIB | Dibaca: 2464
Foto: Medialaskar/Rul
TERKAIT:
 
  • Bujuk Lima Anggota Poktan Reboisasi Mandiri, Kadis LHK Riau Dikecam Kuasa Hukum
  •  

    Pekanbaru, Medialaskar.com - Perjuangan dari Kelompok Tani (Poktan) Reboisasi Mandiri di Hutan Lindung Sei Mahato, Kabupaten Rokan Hulu (Rphul) mulai diobok-obok. Salah satunya diduga dilakukan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau dengan membujuk lima orang anggota Poktan agar melaporkan Paimin ke Kepolisian.

    Kondisi ini tentu semakin menzalimi aksi perjuangan dipimpin Paimin dalam menuntut hak petani kepada PT Torganda. Karena aksi Kadis LHK Provinsi Riau ini diduga memprovokasi anggota Poktan, agar melaporkan Ketua Poktan kepada aparat Kepolisian dengan tuduhan pengutipan dana masyarakat pada aksi ini.

    "Perjuangan kami ini, telah sampai ke tingkat pusat tetapi belum terjawab. Kami berharap kepada KLHK untuk bertindak adil dan hadir di permasalahan ini. Kenapa justru KLHK melalui DLHK Provinsi Riau yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan memprovokasi anggota kami," sebut Paimin, Kamis (6/12/2018).

    Lebih lanjut Paimin didampingi Freddy Simanjuntak SH MH selaku Kuasa Hukum Koptan menambahkan, bujukan dari Kadis LHK Provinsi Riau yang memprovokasi, jelas ada unsur pidana tertera dalam KUHP. Makanya sambung Paimin, pihaknya akan segera mempolisikan Kadis LHK Provinsi Riau ini.

    "Atas tindakan Kadis LHK Provinsi Riau yang memprovokasi anggota Poktan ini, makanya dalam waktu dekat segera melaporkan Kadis LHK Provinsi Riau Ir Ervin Rizaldi MH kepada pihak berwajib agar setiap pelanggaran atas hukum itu dapat ditindak secara berkeadilan. Karena ini jelas merugikan kami," katanya.

    Sementara itu, Kuasa Hukum Koptan Reboisasi Mandiri, Freddy Simanjuntak menambahkan, pihaknya sudah ditunjuk menyiapkan berkas laporan kepada Polda Riau lengkap bukti-bukti yang dimiliki dan kesaksian dari anggota Koptan yang dibujuk oleh Kadis LHK Provinsi Riau itu untuk melaporkan Paimin.

    Freddy mengaku sangat terkejut mendengar laporan demikian, karena saat masayarakat yang tergabung dalam Poktan kehilangan haknya akibat lahan telah diserahkan oleh pemerintah untuk bisa ditanami dengan tanaman perhutanan oleh dua koperasi anak angkat pada PT Torganda.

    "Bukannya itu yang diselesaikan oleh dinas terkait, justru menzalimi dengan cara Kadis LHK Provinsi Riau memprovokasi setiap anggota Koptan," katanya.

    Lebih lanjut dikatakan Freddy, yang menarik itu ada pengakuan dari anggota Koptan telah dibujuk dan mendapatkan bantuan dari pihak dinas LHK sebesar Rp1.400.000.

    "Ada, dari tindakan pihak Dinas LHK Provinsi Riau pada ke lima anggota Koptan yang saat itu mengaku menerima sejumlah uang untuk biaya transport dengan jumlah Rp1.400.000. Dengan tahapan dan cara pemberian melalui transfer ke bank sekitar Rp400.000 dan sisa Rp1.000.000 diserahkan langsung," sebutnya.

    Freddy yang mantan anggota DPRD Provinsi Riau ini menyesalkan hal seperti itu. Maka dari itu pihaknya akan melayangkan surat laporan pada pihak Mabes Polri, KLHK, Mendagri, serta Komnas HAM. Sebab ini diduga sarat permainan dengan buktinya tidak diproses tuntutan.

    Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kadis LHK Provinsi Riau Ervin Rizaldi terkait dugaan dirinya memprovokasi anggota Poktan Reboisasi Mandiri,  Ervin mengatakan, belum dapat memberi keterangan. Karena, dirinya sedang ada agenda. "Saya lagi di luar kantor. Saat ini belum bisa beri penjelasan," terangnya.

    Sekedar diketahui, tidak kurang lebih dari 10 tahun berjuang mencari keadilan. Tapi hal ini belum ada kejelasan hukum. Padahal, dalam permasalahan itu berdasarkan rekomendasi Dinas Kehutanan tahun 2008 di Rohul, . yang notabene merupakan milik Koptan Reboisasi Mandiri.

    “Namun itu masih terus dizalimi. Para petani (Poktan) itu sesungguhnya telah mengantongi Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Rohul dengam Nomor 52.6/KTPH/0694/VII/2008 tertanggal 29 Juli 2008 dan ditandatangan Ir H Hasril Astaman pada saat itu. Tapi permasalahan itu dimulai pada tahun 2009, ketika adanya PT Torganda," kata Kadis.

    **red/rul



     
    Berita Lainnya :
  • Bujuk Lima Anggota Poktan Reboisasi Mandiri, Kadis LHK Riau Dikecam Kuasa Hukum
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    03 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    04 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
    05 Rokok Berbagai Merek Tanpa Label Resmi Beredar di Kota Tanjungpinang
    06 Jenguk Korban Begal, Bupati Kuansing Minta Pelaku Dihukum Setimpal
    07 Tanpa Pengawasan, Puluhan Kardus Rokok Diduga Ilegal Dibongkar di Jalan Coastal Area
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved