Kamis, 13 08 2020
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
Webinar FJPI Sambut HAN, Kementerian PPPA: Negara Jamin Hak Anak untuk Dapatkan Pendidikan
Selasa, 21-07-2020 - 20:25:00 WIB | Dibaca: 1680
Foto: Medialaskar/FJPI
TERKAIT:
 
  • Webinar FJPI Sambut HAN, Kementerian PPPA: Negara Jamin Hak Anak untuk Dapatkan Pendidikan
  •  

    Jakarta, Medialaskar.com - Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Indra Gunawan mengatakan, negara menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

    "Sekarang ini kita menghadapi banyak tantangan terutama karena kondisi Covid-19. Tapi pendidikan harus berjalan dan tahun ajaran baru sudah masuk, tentunya anak-anak tetap harus mendapatkan haknya, tetap harus bersekolah," ujar Indra dalam Webinar Media dan Pendidikan Anak di Era Pandemi, yang digelar Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) bersama Kemen PPPA untuk menyambut Hari Anak Nasional, Selasa (21/7/2020).

    Sementara itu, Pendiri Sekolah Cikal, Najeela Shihab mengatakan, kesenjangan dalam pendidikan dan variasi sumber daya adalah isu yang ada puluhan tahun di ekosistem pendidikan kita, tapi semakin nyata di situasi pandemi ini.

    Najeela mengidentifikasi sejumlah risiko jangka menengah dan panjang akibat Covid-19 kepada murid, guru dan tenaga kependidikan serta sistem persekolahan.

    Permasalahan yang dihadapi murid antara lain, kesenjangan capaian pembelajaran dan hilangnya kesempatan berprestasi, tidak ada akses kegiatan pendukung pembelajaran seperti untuk pelajaran agama, olahraga, karyawisata, ekstrakulikuler, dll.

    "Anak-anak berkebutuhan khusus, inklusi tidak mendapatkan pelayanan pendidikan sebaik saat proses pembelajaran berjalan dengan tatap muka," jelasnya.

    Problem lain adalah bakal banyak anak yang putus sekolah. Selain itu guru pun juga menghadapi masalah seperti beban berlebihan karena perubahan cara kerja yang signifikan.

    Menurutnya, guru juga bisa mengalami penurunan motivasi karena pengaruh kondisi sosial emosional, serta tidak ada akses pelatihan dan pengembangan profesi yang esensial untuk peningkatan kompetensi.

    "Secara umum kapasitas guru untuk menghasilkan materi ajar, konten-konten pembelajaran jarak jauh itu sangat rendah sebelum pandemi. Ada yang berhasil meng-upgrade kompetensinya dengan cepat tapi ada juga yang tidak," kata Najeela.

    Masalah lain adalah guru tidak mampu melibatkan orangtua dalam proses belajar mengajar, serta tidak memiliki kapasitas untuk membuat materi untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ). "Pada masa COVID-19 ini pelibatan orangtua menjadi sangat esensial," lanjutnya.

    Najeela menekankan, pendidikan tatap muka selama ini belum tentu efektif. Namun fungsi pendidikan itu seharusnya betul-betul menjadi jembatan untuk masa depan.

    Menurutnya, tujuan pembelajaran itu untuk menumbuhkan orang-orang yang berkomitmen, mandiri, reflektif, cerdas, komunikatif, mampu bekerja sama, inovatif, berprinsip dan berorientasi pada tindakan.

    "Banyak hal yang membuat kita tergagap saat masa pandemi ini adalah saat kita mendefinisikan tujuan belajar itu dengan sangat sempit seolah-olah semua tujuan pembelajaran itu hanya bisa terjadi hanya dalam setting kelas, tatap muka, padahal sesungguhnya banyak cara lain yang bisa kita eksplorasi," jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Uni Lubis mengatakan, media dan jurnalis, terutama jurnalis perempuan di masa pandemi Covid-19 ini perlu meningkatkan empati dan perhatian terhadap isu-isu terkait perempuan dan anak

    "Kembali ke provinsi masing-masing ke lingkungan masing-masing dan melihat bagaimana pelaksanaan PJJ selama pandemi. Solusi kearifan lokal apa yang diambil oleh guru, orangtua, dan sekolah selama ini," kata Uni.

    Uni menjelaskan, sebelum pandemi saja di dunia itu ada 258 juta anak yang putus sekolah. Sesudah pandemi yang mendatangkan darurat pendidikan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ada tambahan 10 juta anak yang putus sekolah. Data Unesco menyebutkan bahwa per April 1,6 miliar anak harus diliburkan baik dari sekolah maupun universitas.

    **red/rls



     
    Berita Lainnya :
  • Webinar FJPI Sambut HAN, Kementerian PPPA: Negara Jamin Hak Anak untuk Dapatkan Pendidikan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Agar Anda Tahu, Apa Itu Reses Anggota Dewan?
    02 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    03 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    06 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    07 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved