Kamis, 13 08 2020
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
Diduga Gali Kanal di Areal Gambut Luar Konsesi, PT BBHA Sinar Mas Group Dikecam
Rabu, 12-02-2020 - 11:51:12 WIB | Dibaca: 4556

TERKAIT:
 
  • Diduga Gali Kanal di Areal Gambut Luar Konsesi, PT BBHA Sinar Mas Group Dikecam
  •  

    Pekanbaru,Medialaskar.com- LSM BAK Lipun Bengkalis baru-baru ini, laporkan PT BBHA Sinar Mas Group yang diduga gali kanal, di areal gambut luar konsesi. Yang konon diprediksi merupakan areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sesuai dengan SK. Nomor 7099/MenLHK - PKTI/IPSDH/PLA.1/8/2019. Hal ini mendapat reaksi dari kalangan penggiat lingkungan.

    Awalnya operasional penggalian tersebut ditemukan oleh LSM BAK Lipun Bengkalis, sebuah organisasi penggiat korupsi yang aktif dalam melakukan pemantauan atas semua kegiatan berpotensi merugikan Negara, baik keuangan, SDA, dan lingkungan yang sehat bagi keberlangsungan kehidupan.

    Sebagaimana dalam pernyataan Direktur BAK Lipun Bengkalis, Abdul Rahman Siregar kepada awak media ini, pihaknya menemukan operasional anak perusahaan Sinar Mas Group yakni PT BBHA yang diduga ada aktifitas di luar konsesi perusahaan itu, atau di Areal Penggunaan Lain (APL), yang diketahui adalah eks areal dari PT TOGE ini telah diputihkan dan menjadi milik negara.

    "Kami menemukan operasional, yang kami duga adalah Vendor atau PT. BBHA selaku anak perusahaan Sinar Mas Group melakukan pemanenan dan penggalian kanal di Areal Penggunaan Lain ( APL )," terang Abdul Rahman yang melalui rilisnya dilansir aktual online.com.

    Sebagaimana diketahui berdasarkan analisa pihak KLHK RI, bahwa menggali kanal di areal gambut Riau saat ini sangat berbahya karena memicu terjadinya karhutla, akibat kekeringan, selain itu operasional di areal yang telah dilarang dapat berbuntut sanksi pidana dan administrasi perusahaan, karena Gambut memiliki regulasi sebagaimana terdapat didalam PP No. 57 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan pengelolaan ekosistem Gambut, dan tindakan tersebut mmelanggar SK. Nomor 7099/MenLHK - PKTI/IPSDH/PLA.1/8/2019.

    Sejauh ini pihak BAK Lipun telah bekerja dalam rangka menyelamatkan fungsi alam, dan gambut sebagai penyangga lengkungan hidup, serta selamatkan lahan-lahan yang kerap di kuasai dan di eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan secara ilegal, melalui pemanenan, dan penggalian kanal di lahan gambut, terutama areal terlarang sesuai dengan SK Kementerian LHK.

    Abdul Rahman, mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis, sekalipun pihaknya sangat kecewa dengan petugas dari DLHK Riau, yang baru-baru ini turun ke lokasi, tapi menutup mata dengan fakta lapangan. Ia menyebutkan pihak DLHK sudah menjelma seperti Humas pihak PT BBHA karena terkesan membela perusahaan.

    "Bagaimana mungkin DLHK menyebut Perusahaan PT BBHA tidak keluar dari konsesi, kami punya data, yang siap ini dibawa kemana pun, dan kami ini akan tetap mengatakan bahwa perusahaan PT BBHA anak Sinar Mas Group, yang kami duga kuat melakukan pelanggaran dengan memanen di areal APL dan menggali kanal di areal terlarang," lanjut Abdul Rachman.

    Hal senada disampaikan koordinator Jikalahari, Okto Yugo saat diwawancara awak media ini, terkait tindakan PT BBHA dan sikap DLHK Riau atas laporan BAK Lipun Bengkalis, bahwa adanya operasional perusahaan tersebut di areal APL dan terlarang, namun tidak ditindak secara administrasi maupun pidana.

    "Minggu ini kita turun Bg, mau ngecek. Apakah benar atau tidak perusahaan bekerja di luar konsesi. Kalau ia itu pidana. Jangankan itu, menanam di dalam izin tapi di luar RKT, itu juga bisa dipidana," tulis Okto Yugo.

    Bahkan atas informasi ini, pihak Jikalahari dalam waktu dekat akan turun kelapangan sekaligus melakukan investigasi ke wilayah lain, yang menjadi sorotan pihaknya, untuk memastikan sejauh mana pelanggaran PT BBHA, Sinar Mas Group terhadap batas-batas konsesi dan kejahatan lingkungan.

    Apa disampaikan oleh koordinator salah satu penggiat lingkungan ini bukanlah barang baru di Provinsi Riau, kata Yugo, konon jutaan hektar lahan gambut yang telah dilarang untuk di kelola sebagai budidaya, tetapi justru saat ini sejumlah perusahaan besar berbasiskan produksi bubur kertas di Provinsi Riau masih saja mengekploitasi lahan gambut di daerah ini. Seharusnya ini berdasarkan PP No. 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

    **red/rul



     
    Berita Lainnya :
  • Diduga Gali Kanal di Areal Gambut Luar Konsesi, PT BBHA Sinar Mas Group Dikecam
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Agar Anda Tahu, Apa Itu Reses Anggota Dewan?
    02 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    03 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    06 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    07 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved