Rabu, 18 09 2019
Galeri Foto | Advertorial
Follow Us ON :
 
   
Pilihan Editor ⋅ Foto ⋅ Most Popular
 
LSM Pilar Bangsa Minta DPRD Riau Hearing dengan Dinas LHK dan PT Tasma Puja
Senin, 09-09-2019 - 15:52:44 WIB | Dibaca: 1248
TERKAIT:
 
  • LSM Pilar Bangsa Minta DPRD Riau Hearing dengan Dinas LHK dan PT Tasma Puja
  •  

    Pekanbaru, Medialaskar.com- Ketua LSM Pilar Bangsa Riau Superleni, meminta agar DPRD Riau melakukan pemanggilan kepada pihaknya perusahaan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau.

    Superleni akrab disapa Pepen menyebutkan, hal ini menyikapi temuanya Yayasan Firman Abadi terhadap PT Tasma Puja, seperti yang diduga ada melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Menurut pihak Yayasan Firman Abadi, diduga kuat pihak PT Tasma Puja melakukan perambahan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi lahan perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 2.550 hektare diduga berada dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan HPK.

    Yayasan Firman Abadi mencatat, berdasar Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Riau bahwa lahan dijadikan kebun kelapa sawit oleh PT Tasma Puja adalah kawasan hutan. Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan surat keputusan No.903/MENLHK 17 Desember 2017 Tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau.

    Berdasarkan peta surat keputusan tersebut, lahan yang ditanam kelapa  sawit oleh pihak PT Tasma Puja statusnya itu, diduga masih tetap pada kawasan Hutan. Pada tahun 2005 kawasan yang diduga sudah dijadikan kebun sawit oleh pihak PT Tasma Puja. Sedangkan pihak PT Tasma Puja 16 Februari 2015 baru meajukan Izin Permohonan (Rekomendasi) kepada Gubernur Riau Cq Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) No 032/TP-KP.II.2015-tentang Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit.

    Di sisi lain, pihak yang diberikan wewenang oleh negara untuk menerbitkan perizinanya pelepasan kawasan hutan untuk dijadikanya lahan perkebun kelapa sawit adalah Menteri Kehutanan RI.

    Yayasan Firman Abadi melihat, diduga pihak PT Tasma Puja tidak memiliki izin pelapasan hutan, hanya  sekedar mengantongi Surat Rekomendasi perizinan pelepasan Kawasan Hutan dari Provinsi Riau. Ternyata kawasan hutan sudah dijadikanya perkebunan kelapa sawit. Menyadari akan hal itu, Superleni pun meminta agar DPRD Riau memanggil pihak perusahaan terkait dan Dinas LHK Riau agar melakukan dengar pendapat (hearing) guna mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat sebagai dasar ambil kesimpulan dan keputusan.

    Menurut mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru ini, hal tersebut sejalan dengan program Gubernur Riau dalam upaya menertibkan perkebunan liar yang tidak mengantongi perizinan di dalam kawasan hutan. “Dalam hal ini, LSM Pilar Bangsa juga sedang mempelajari data yang ada, mencari bukti keterangan terkait kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut. Apabila ada unsur pelanggaran maka akan ditindaklanjuti sebagai laporan temuan kepada pihak terkait,” kata Pepen.

    “Dalam hal ini, LSM Pilar Bangsa juga sedang mempelajari data yang ada, mencari bukti keterangan terkait kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut, dan kalau benar perkebunan kelapa sawit itu dlm kawasan hutan, sudah dapat dipastikan tidak memiliki izin HGU dan tidak membayar pajak karena belum dapat dijadikan Objek Pajak. Dalam hal ini, apabila ada unsur pelanggaran maka akan ditindaklanjuti sebagai laporan temuan kepada pihak terkait,” kata Pepen. 

    **red/rul



     
    Berita Lainnya :
  • LSM Pilar Bangsa Minta DPRD Riau Hearing dengan Dinas LHK dan PT Tasma Puja
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Terpopuler +
    01 Terkesan Sepihak, Perusahaan Angkutan Ferry Naikkan Harga Tiket Hingga 80 Persen
    02 Lanal Tanjungbalai Karimun Musnahkan Hasil Tangkapan Mikol dan Rokok Ilegal
    03 Rokok “Kawasan Bebas” Marak Beredar di Karimun
    04 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Bea Cukai Tak Berkutik?
    05 Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjungpinang Kian Marak, Warga: Merugikan Keuangan Negara
    06 Rokok Tanpa Cukai Beredar Bebas di Luar Kawasan FTZ
    07 Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang Kian Marak, Aparat Terkait Tutup Mata?
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 MediaLaskar.com | Gerbang Informasi Anak Negeri, all rights reserved